Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Justisia Ekonomika Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Pemuliaan Hukum
Kusmastuti, Ines Prasheila
Unknown Affiliation
Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Telaah Kesesuaian Kontrak Musyarakah Mutanaqisah di Perbankan Syariah Terhadap Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008: (Studi Kritis Kontrak Pembiayaan No. 257) Kusmastuti, Ines Prasheila; Muazzami, Al
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 5 No. 2 (2024): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v5i2.2818

Abstract

Musyarakah mutanaqisah menjadi bagian produk pembiayaan di perbankan syariah. Faktanya, masih ditemukan ketidaksesuaian antara kontrak dengan aturan hukum yang mendasarinya khususnya Fatwa DSN. Penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut musyarakah mutanaqisah dalam praktik pembiayaan di perbankan syariah serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN No.8/DSN-MUI/2000 Tentang Musyarakah. Penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini konsep akad musyarakah mutanaqishah dalam pembiayaan perbankan syariah digunakan sebagai kerjasama antara bank syariah dan nasabah untuk memperoleh atau membeli suatu barang dengan kepemilikan atas barang tersebut menjadi bersama-sama. Besaran kepemilikan dapat ditentukan berdasarkan modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama. Selanjutnya, nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal atau dana yang dimiliki oleh bank syariah. Jumlah modal bank syariah semakin lama semakin kecil, berbanding terbalik dengan jumlah modal nasabah yang semakin bertambah karena pembayaran angsuran pada setiap bulan. Terdapat ketidaksesuaian kontrak pembiayaan akad musyarakah mutanaqisah No. 257 dengan Fatwa DSN MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah. Klausul yang tidak sesuai diantaranya terdapat pada kerugian dan penyelesaian perselisihan. Kontrak pembiayaan akad musyarakah mutanaqisah ini seharusnya menambahkan Pasal mengenai kerugian yang nantinya ditanggung para pihak yang terlibat. Selain itu penyelesaian perselisihan seharusnya dilakukan di Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Terlebih lagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah bukan lagi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016.
LEGAL PROTECTION OF INVESTORS ON THE LAJNAH BISNIS SYARIAH (LBS) PLATFOREM Lisnawati, Depi; Mujib, Abdul; Kusmastuti, Ines Prasheila
Jurnal Justisia Ekonomika: Magister Hukum Ekonomi Syariah Vol 8 No 1 (2024): Juni
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30651/justeko.v8i1.21870

Abstract

Sharia investment through digital platforms in Indonesia. One of the Sharia investment platforms in the form of sukuk offerings is Lajnah Bisnis Syariah (LBS). The problem is that investments carried out at LBS experience many obstacles that are detrimental to investors. This is exacerbated by the absence of legal protection for investors in investor agreements with LBS. This research examines further the legal protection and regulations for LBS investors when facing problems with sukuk offerings that affect results and harm investors. The research method used is normative empirical. This qualitative data analysis method describes policies relating to legal protection for investors against risks associated with issuers experiencing problems with Sukuk. The findings of this research are that investors have the opportunity to understand better companies issuing sukuk, so they can reach better profit-sharing agreements and manage the risks associated with managing the business. The availability of information aims to reduce problems that may arise in sukuk offerings by issuers and increase capital market efficiency. This research concludes that PT Tri Buana Cemerlang investors offering sukuk through the Lajnah Bisnis Syariah (LBS) platform are protected by preventive legal mechanisms with problem resolution through non-litigation channels
Telaah Kesesuaian Kontrak Musyarakah Mutanaqisah di Perbankan Syariah Terhadap Fatwa DSN MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008: (Studi Kritis Kontrak Pembiayaan No. 257) Kusmastuti, Ines Prasheila; Muazzami, Al
Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah Vol. 5 No. 2 (2024): Juli
Publisher : Lembaga Penerbitan Jurnal Ilmiah Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52431/minhaj.v5i2.2818

Abstract

Musyarakah mutanaqisah menjadi bagian produk pembiayaan di perbankan syariah. Faktanya, masih ditemukan ketidaksesuaian antara kontrak dengan aturan hukum yang mendasarinya khususnya Fatwa DSN. Penelitian ini akan menganalisis lebih lanjut musyarakah mutanaqisah dalam praktik pembiayaan di perbankan syariah serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN No.8/DSN-MUI/2000 Tentang Musyarakah. Penelitian ini termasuk penelitian normatif dengan data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian ini konsep akad musyarakah mutanaqishah dalam pembiayaan perbankan syariah digunakan sebagai kerjasama antara bank syariah dan nasabah untuk memperoleh atau membeli suatu barang dengan kepemilikan atas barang tersebut menjadi bersama-sama. Besaran kepemilikan dapat ditentukan berdasarkan modal atau dana yang disertakan dalam kontrak kerjasama. Selanjutnya, nasabah akan membayar (mengangsur) sejumlah modal atau dana yang dimiliki oleh bank syariah. Jumlah modal bank syariah semakin lama semakin kecil, berbanding terbalik dengan jumlah modal nasabah yang semakin bertambah karena pembayaran angsuran pada setiap bulan. Terdapat ketidaksesuaian kontrak pembiayaan akad musyarakah mutanaqisah No. 257 dengan Fatwa DSN MUI No.73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqisah. Klausul yang tidak sesuai diantaranya terdapat pada kerugian dan penyelesaian perselisihan. Kontrak pembiayaan akad musyarakah mutanaqisah ini seharusnya menambahkan Pasal mengenai kerugian yang nantinya ditanggung para pihak yang terlibat. Selain itu penyelesaian perselisihan seharusnya dilakukan di Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Terlebih lagi penyelesaian sengketa ekonomi syariah bukan lagi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 14 Tahun 2016.
Analisis Piercing The Corporate Veil Sebagai Wujud Tanggung Renteng Perusahaan Grup Perspektif Keadilan Islam Kusmastuti, Ines Prasheila
Pemuliaan Hukum Vol. 9 No. 2 (2026): Pemuliaan Hukum (Oktober)
Publisher : Law Study Program, Faculty of Law, Nusantara Islamic University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30999/ph.v9i2.2908

Abstract

Doktrin piercing the corporate veil merupakan instrumen hukum untuk menembus pemisahan tanggung jawab perseroan, termasuk dalam hubungan antara holding company dan subsidiary company. Namun, belum adanya pengaturan khusus mengenai perusahaan grup di Indonesia menimbulkan persoalan kepastian hukum dalam pembebanan tanggung jawab, sebagaimana dikaji dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 89 PK/Pdt/2010. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan doktrin piercing the corporate veil sebagai wujud tanggung renteng perusahaan grup berdasarkan perspektif keadilan Islam (al-‘adl). Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan doktrin tersebut perlu dianalisis berdasarkan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas serta Pasal 1365 dan Pasal 1367 KUHPerdata sesuai dengan dasar hukum dan fakta perkara. Dalam perspektif keadilan Islam, penerapan doktrin ini berkaitan dengan prinsip al-‘adl sebagaimana terkandung dalam Al-Qur’an Surah An-Nisa ayat 58 dan 135, khususnya dalam mewujudkan perlindungan hak dan pembebanan tanggung jawab secara proporsional. Kebaruan penelitian terletak pada pengintegrasian analisis pertanggungjawaban holding company, tanggung renteng perusahaan grup, dan prinsip keadilan Islam. Penelitian ini berkontribusi pada pengembangan hukum perusahaan dan merekomendasikan pembentukan pengaturan khusus mengenai hubungan hukum serta pertanggungjawaban holding company dan subsidiary company untuk memperkuat kepastian hukum di Indonesia.
Co-Authors ABDUL MUJIB Lisnawati, Depi Muazzami, Al