Abstract: Forest and land fires constitute environmental crimes with significant impacts on ecosystems, public health, and economic interests. Criminal liability becomes increasingly complex when such offenses involve corporations, particularly in attributing fault and determining responsible parties within corporate structures. This study examines the construction of corporate criminal liability for forest and land fires following the enactment of Law Number 1 of 2023 on the Indonesian Criminal Code and formulates a liability model consistent with environmental criminal law. This normative juridical study employs statutory, conceptual, and case approaches. The findings indicate a need to harmonize corporate liability provisions under the national criminal code and environmental law, particularly concerning the attribution of fault and the involvement of corporate officers and controlling parties. This study proposes a reconstruction of corporate criminal liability based on each party’s role, authority, benefits, and degree of involvement in the offense. Keyword: forest and land fires; corporate criminal liability; environmental crime; national criminal code; environmental law. Abstrak: Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) merupakan kejahatan lingkungan yang berdampak terhadap ekosistem, kesehatan masyarakat, dan kepentingan ekonomi. Persoalan pertanggungjawaban pidana semakin kompleks ketika karhutla melibatkan korporasi, terutama dalam menentukan atribusi kesalahan dan pihak yang bertanggung jawab dalam struktur korporasi. Penelitian ini menganalisis konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana karhutla pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta merumuskan model pertanggungjawaban yang selaras dengan hukum pidana lingkungan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan adanya kebutuhan sinkronisasi antara ketentuan pertanggungjawaban korporasi dalam KUHP nasional dan hukum lingkungan, khususnya terkait atribusi kesalahan dan keterlibatan pengurus maupun pihak pengendali. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi pertanggungjawaban berdasarkan peran, kewenangan, manfaat, dan tingkat keterlibatan masing-masing pihak. Kata kunci: kebakaran hutan dan lahan; pertanggungjawaban pidana; korporasi; KUHP nasional; hukum pidana lingkungan.
Copyrights © 2026