<![CDATA[Penyelesaian barang rampasan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan putusan pengadilan untuk menjamin efektivitas pemulihan kerugian negara. Penjualan langsung barang rampasan negara hanya dapat dilakukan untuk benda dengan nilai wajar hingga Rp35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) berdasarkan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri dan diawasi oleh perwakilan instansi terkait. Penjualan langsung ini didasarkan pada penilaian harga wajar oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), namun proses pengajuan nilai wajar di KPKNL relatif lama. Didasarkan pada Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman), Teori Utilitas Hukum (Jeremy Bentham), serta Teori Pemulihan Aset (G. D. Lawson), penelitian ini menganalisis dasar hukum, prosedur, hambatan, serta solusi penyelesaian barang rampasan melalui penjualan langsung berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 10 Tahun 2019 dan Pedoman Jaksa Agung No. 7 Tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, harga penilaian yang tinggi, ketiadaan dokumen legalitas, serta persepsi publik yang negatif berakibat pada minimnya peminat dan rendahnya penyetoran PNBP ke kas negara. Penelitian ini menyimpulkan perlunya SOP teknis yang responsif, optimalisasi Pejabat Penilai Pemerintah tersertifikasi di lingkungan Kejaksaan, serta pengesahan RUU Perampasan Aset guna mewujudkan pemulihan aset negara yang akuntabel, efisien, dan berdaya guna.]]>
Copyrights © 2026
