Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indo Green Journal Indo Green Journal
Susi Adisti Yani
Universitas Ngudi Waluyo, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Optimalisasi Keadilan Restorative dalam Penyelesaian Barang Rampasan dengan Penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Melalui Penjualan Langsung Susi Adisti Yani; Arista Candra Irawati
Indo Green Journal Vol. 4 No. 4 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i4.980

Abstract

Penyelesaian barang rampasan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan putusan pengadilan untuk menjamin efektivitas pemulihan kerugian negara. Penjualan langsung barang rampasan negara hanya dapat dilakukan untuk benda dengan nilai wajar hingga Rp35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) berdasarkan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri dan diawasi oleh perwakilan instansi terkait. Penjualan langsung ini didasarkan pada penilaian harga wajar oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), namun proses pengajuan nilai wajar di KPKNL relatif lama. Didasarkan pada Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman), Teori Utilitas Hukum (Jeremy Bentham), serta Teori Pemulihan Aset (G. D. Lawson), penelitian ini menganalisis dasar hukum, prosedur, hambatan, serta solusi penyelesaian barang rampasan melalui penjualan langsung berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 10 Tahun 2019 dan Pedoman Jaksa Agung No. 7 Tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, harga penilaian yang tinggi, ketiadaan dokumen legalitas, serta persepsi publik yang negatif berakibat pada minimnya peminat dan rendahnya penyetoran PNBP ke kas negara. Penelitian ini menyimpulkan perlunya SOP teknis yang responsif, optimalisasi Pejabat Penilai Pemerintah tersertifikasi di lingkungan Kejaksaan, serta pengesahan RUU Perampasan Aset guna mewujudkan pemulihan aset negara yang akuntabel, efisien, dan berdaya guna.
Optimalisasi Keadilan Restorative dalam Penyelesaian Barang Rampasan dengan Penilaian Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Melalui Penjualan Langsung Susi Adisti Yani; Arista Candra Irawati
Indo Green Journal Vol. 4 No. 4 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i4.980

Abstract

Penyelesaian barang rampasan merupakan bagian penting dalam pelaksanaan putusan pengadilan untuk menjamin efektivitas pemulihan kerugian negara. Penjualan langsung barang rampasan negara hanya dapat dilakukan untuk benda dengan nilai wajar hingga Rp35.000.000 (Tiga puluh lima juta rupiah) berdasarkan penetapan Kepala Kejaksaan Negeri dan diawasi oleh perwakilan instansi terkait. Penjualan langsung ini didasarkan pada penilaian harga wajar oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), namun proses pengajuan nilai wajar di KPKNL relatif lama. Didasarkan pada Teori Sistem Hukum (Lawrence M. Friedman), Teori Utilitas Hukum (Jeremy Bentham), serta Teori Pemulihan Aset (G. D. Lawson), penelitian ini menganalisis dasar hukum, prosedur, hambatan, serta solusi penyelesaian barang rampasan melalui penjualan langsung berdasarkan Peraturan Kejaksaan No. 10 Tahun 2019 dan Pedoman Jaksa Agung No. 7 Tahun 2025. Dalam pelaksanaannya, harga penilaian yang tinggi, ketiadaan dokumen legalitas, serta persepsi publik yang negatif berakibat pada minimnya peminat dan rendahnya penyetoran PNBP ke kas negara. Penelitian ini menyimpulkan perlunya SOP teknis yang responsif, optimalisasi Pejabat Penilai Pemerintah tersertifikasi di lingkungan Kejaksaan, serta pengesahan RUU Perampasan Aset guna mewujudkan pemulihan aset negara yang akuntabel, efisien, dan berdaya guna.
Co-Authors Arista Candra Irawati