<![CDATA[Perkembangan perdagangan elektronik melalui marketplace memudahkan transaksi, tetapi juga membuka peluang peredaran barang palsu yang merugikan pemilik merek dan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik merek atas penjualan barang palsu melalui marketplace berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta upaya hukum yang dapat ditempuh. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bersama peraturan perdagangan melalui sistem elektronik dan hukum informasi dan transaksi elektronik telah menyediakan dasar perlindungan preventif dan represif yang memadai secara substantif. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena belum ada pengaturan tegas mengenai standar tanggung jawab penyelenggara marketplace, pengawasan yang bersifat reaktif, serta kendala identifikasi penjual, pembuktian, dan penindakan. Upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi pengumpulan alat bukti, upaya nonlitigasi (pelaporan dan penurunan penawaran, somasi, negosiasi, mediasi, arbitrase), gugatan perdata ke Pengadilan Niaga, dan pengaduan pidana sebagai delik aduan. Pemilihan upaya hukum perlu disesuaikan dengan karakteristik pelanggaran, kecukupan bukti, dan tujuan perlindungan yang ingin dicapai.]]>
Copyrights © 2026
