Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.408
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Indo Green Journal Indo Green Journal
Halimah Erikarani
Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia
Religion Aerospace Engineering Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Mathematics Medicine & Pharmacology Public Health Social Sciences Other

Published : 2 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

 1 
Perlindungan Hukum dan Upaya Hukum Bagi Pemilik Merek Atas Penjualan Barang Palsu di Marketplace Halimah Erikarani; Siti Nurhaliza; Devika Tryza Ayodhya; Meita Fadhilah
Indo Green Journal Vol. 4 No. 4 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i4.991

Abstract

Perkembangan perdagangan elektronik melalui marketplace memudahkan transaksi, tetapi juga membuka peluang peredaran barang palsu yang merugikan pemilik merek dan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik merek atas penjualan barang palsu melalui marketplace berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta upaya hukum yang dapat ditempuh. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bersama peraturan perdagangan melalui sistem elektronik dan hukum informasi dan transaksi elektronik telah menyediakan dasar perlindungan preventif dan represif yang memadai secara substantif. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena belum ada pengaturan tegas mengenai standar tanggung jawab penyelenggara marketplace, pengawasan yang bersifat reaktif, serta kendala identifikasi penjual, pembuktian, dan penindakan. Upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi pengumpulan alat bukti, upaya nonlitigasi (pelaporan dan penurunan penawaran, somasi, negosiasi, mediasi, arbitrase), gugatan perdata ke Pengadilan Niaga, dan pengaduan pidana sebagai delik aduan. Pemilihan upaya hukum perlu disesuaikan dengan karakteristik pelanggaran, kecukupan bukti, dan tujuan perlindungan yang ingin dicapai.
Perlindungan Hukum dan Upaya Hukum Bagi Pemilik Merek Atas Penjualan Barang Palsu di Marketplace Halimah Erikarani; Siti Nurhaliza; Devika Tryza Ayodhya; Meita Fadhilah
Indo Green Journal Vol. 4 No. 4 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i4.991

Abstract

Perkembangan perdagangan elektronik melalui marketplace memudahkan transaksi, tetapi juga membuka peluang peredaran barang palsu yang merugikan pemilik merek dan konsumen. Penelitian ini bertujuan menganalisis perlindungan hukum terhadap pemilik merek atas penjualan barang palsu melalui marketplace berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia serta upaya hukum yang dapat ditempuh. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, dengan bahan hukum yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis bersama peraturan perdagangan melalui sistem elektronik dan hukum informasi dan transaksi elektronik telah menyediakan dasar perlindungan preventif dan represif yang memadai secara substantif. Namun, efektivitasnya masih terbatas karena belum ada pengaturan tegas mengenai standar tanggung jawab penyelenggara marketplace, pengawasan yang bersifat reaktif, serta kendala identifikasi penjual, pembuktian, dan penindakan. Upaya hukum yang dapat ditempuh meliputi pengumpulan alat bukti, upaya nonlitigasi (pelaporan dan penurunan penawaran, somasi, negosiasi, mediasi, arbitrase), gugatan perdata ke Pengadilan Niaga, dan pengaduan pidana sebagai delik aduan. Pemilihan upaya hukum perlu disesuaikan dengan karakteristik pelanggaran, kecukupan bukti, dan tujuan perlindungan yang ingin dicapai.
Co-Authors Devika Tryza Ayodhya Meita Fadhilah Siti Nurhaliza