<![CDATA[Penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia masih menyisakan berbagai persoalan hukum, khususnya ketika sertifikat hak milik telah terbit lebih dahulu, sementara pada objek tanah yang sama kemudian dibuat akta hibah. Situasi tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan akta hibah sebagai dasar perolehan hak dalam hubungannya dengan sertifikat hak milik yang diakui sebagai alat bukti hak yang kuat dalam sistem pendaftaran tanah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep penguasaan dan pemilikan tanah dalam konteks konflik antara akta hibah dan sertifikat hak milik, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi para pihak dalam pengalihan tanah melalui hibah serta menganalisis pola pertimbangan hakim dalam penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 PK/Pdt/2019. Bahan hukum yang digunakan dianalisis secara kualitatif dengan pola penalaran deduktif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta hibah tidak otomatis kehilangan kekuatan hukum meskipun sertifikat hak milik telah diterbitkan, sepanjang perolehan hak dilakukan secara sah dan diikuti dengan penguasaan tanah yang berlandaskan itikad baik. Selain itu, peran rechtsvinding hakim menjadi faktor penting dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa pertanahan.]]>
Copyrights © 2026
