Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Kekuatan oleh Samapta Polrestabes Semarang dalam Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Arzaky Dava Antoni; Indra Yuliawan; Arista Candra Irawati
Indo Green Journal Vol. 4 No. 3 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i3.813

Abstract

Penggunaan kekuatan merupakan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penggunaan kekuatan oleh Satuan SAMAPTA Polrestabes Semarang dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penggunaan kekuatan telah mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 melalui penerapan tindakan secara bertahap dengan mengutamakan pendekatan preventif dan persuasif. Implementasi tersebut dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, kepemimpinan, sarana dan prasarana, pengawasan internal, serta karakteristik gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penguatan kompetensi personel, pengawasan internal, dan kemitraan dengan masyarakat diperlukan untuk mewujudkan penggunaan kekuatan yang profesional, proporsional, dan akuntabel.
Analisis Yuridis Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan oleh Bank Syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Semarang Dimas Dicky Fatchan; Indra Yuliawan; Muhammad Latif; Endang Kusuma
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.16849

Abstract

Eksekusi jaminan hak tanggungan oleh bank syariah merupakan akibat hukum dari wanprestasi dalam akad pembiayaan syariah yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana prosedur eksekusi jaminan hak tanggungan oleh bank syariah di Pengadilan Agama Kabupaten Semarang serta apakah pelaksanaannya telah mengedepankan prinsip keadilan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis prosedur eksekusi dan menilai penerapan asas keadilan dalam praktiknya. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan konseptual, yang didukung data empiris melalui wawancara dengan aparatur Pengadilan Agama Ambarawa dan Bank Syariah Indonesia Ambarawa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa eksekusi jaminan hak tanggungan dilaksanakan melalui tahapan gugatan wanprestasi, putusan berkekuatan hukum tetap, aanmaning, penetapan eksekusi, dan lelang objek jaminan. Secara prosedural, pelaksanaan eksekusi telah sesuai ketentuan hukum dan mencerminkan prinsip keadilan, meskipun masih terdapat kendala dalam efektivitas waktu pelaksanaan. Maka dari itu upaya yang dilakukan bank syariah yakni mengoptimalkan penyelesaian non-litigasi serta meningkatkan koordinasi antar lembaga guna mewujudkan keadilan yang berdasarkan kepastian hukum dan kemanfaatan hukum
Tinjauan Yuridis Mekanisme Hibah Tanah untuk Pemindahan Makam dalam Proyek Strategis Nasional Bendungan Jragung Faiz Afri Pratama; Indra Yuliawan; Muhamad Latif; Hani Irhamdessetya
J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah Vol. 5 No. 3: April 2026
Publisher : CV. ULIL ALBAB CORP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56799/j-ceki.v5i3.16850

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif mekanisme hibah tanah dalam rangka pemindahan makam pada Proyek Strategis Nasional Bendungan Jragung serta mengkaji kepastian hukum atas pelaksanaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum yang memerlukan pengadaan tanah, termasuk tanah yang digunakan sebagai lokasi pemakaman masyarakat. Permasalahan hukum muncul ketika proses hibah tanah tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai prosedur, perlindungan hak masyarakat, serta jaminan kepastian hukum. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme hibah tanah dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan dituangkan dalam akta hibah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, namun dalam praktiknya masih ditemukan kendala administratif, sosial, dan psikologis masyarakat. Oleh karena itu diperlukan peningkatan sosialisasi, transparansi, serta penguatan kepastian hukum agar pelaksanaan pengadaan tanah berjalan efektif dan sesuai prinsip keadilan serta kemanfaatan bagi masyarakat.
Tinjauan Yuridis terhadap Penggunaan Kekuatan oleh Samapta Polrestabes Semarang dalam Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (KAMTIBMAS) Arzaky Dava Antoni; Indra Yuliawan; Arista Candra Irawati
Indo Green Journal Vol. 4 No. 3 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i3.813

Abstract

Penggunaan kekuatan merupakan kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat yang harus dilaksanakan sesuai dengan prinsip legalitas, nesesitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi penggunaan kekuatan oleh Satuan SAMAPTA Polrestabes Semarang dalam penanganan gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan yuridis empiris dan spesifikasi deskriptif analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi penggunaan kekuatan telah mengacu pada Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 melalui penerapan tindakan secara bertahap dengan mengutamakan pendekatan preventif dan persuasif. Implementasi tersebut dipengaruhi oleh kualitas sumber daya manusia, kepemimpinan, sarana dan prasarana, pengawasan internal, serta karakteristik gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Penguatan kompetensi personel, pengawasan internal, dan kemitraan dengan masyarakat diperlukan untuk mewujudkan penggunaan kekuatan yang profesional, proporsional, dan akuntabel.
Akunbilitas Hukum Rumah Sakit atas Kerahasiaan Medis dalam Akses Rekam Medis Elektronik Isfi Ratnaning Arini; Fatwa Restu Ariza; Aditya Candra; Hani Irhamdessetya; Indra Yuliawan
ANTHOR: Education and Learning Journal Vol 5 No 4 (2026): Anthor 2026
Publisher : Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/anthor.v5i4.1142

Abstract

Transformasi digital melalui rekam medis elektronik meningkatkan efisiensi pelayanan kesehatan, tetapi sekaligus memperluas risiko akses tanpa kewenangan, kebocoran data, dan ketidakjelasan pembagian tanggung jawab antar rumah sakit, tenaga kesehatan, vendor teknologi, dan platform kesehatan nasional. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan serta pelaksanaan akses rekam medis elektronik dan merumuskan bentuk perlindungan hukum atas kerahasiaan data pasien di RSU Muhammadiyah Bandung Tulungagung. Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan empiris. Data diperoleh melalui studi dokumen, observasi, wawancara, mendalam terhadap unsur manejemen, pengelola rekam medis, dan teknologi informasi, kemudian dianalisis secara kualitatif dengan bantuan Nvivo dan triangulasi sumber. Hasil penelitian menunjukkan penerapan akses berbasis peran, autentikasi, audit trail, serta perjanjian kerahasiaan vendor. Namun, masih terdapat antinomi antara kewajiban integrasi SATUSEHAT dan prinsip perlindungan data pribadi. Disimpulkan bahwa akunbilitas rumah sakit berkembang menuju tanggung jawab korporasi langsung yang menuntut harmonisasi regulasi, penguatan tata kelola, dan audit keamanan berkala.
Kedudukan Akta Hibah dalam Persoalan Sertifikat Hak Milik: Analisis Hukum Pertanahan di Indonesia Acep Sumantri; Indra Yuliawan; Arista Candra Irawati
Indo Green Journal Vol. 4 No. 4 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i4.999

Abstract

Penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia masih menyisakan berbagai persoalan hukum, khususnya ketika sertifikat hak milik telah terbit lebih dahulu, sementara pada objek tanah yang sama kemudian dibuat akta hibah. Situasi tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan akta hibah sebagai dasar perolehan hak dalam hubungannya dengan sertifikat hak milik yang diakui sebagai alat bukti hak yang kuat dalam sistem pendaftaran tanah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep penguasaan dan pemilikan tanah dalam konteks konflik antara akta hibah dan sertifikat hak milik, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi para pihak dalam pengalihan tanah melalui hibah serta menganalisis pola pertimbangan hakim dalam penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 PK/Pdt/2019. Bahan hukum yang digunakan dianalisis secara kualitatif dengan pola penalaran deduktif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta hibah tidak otomatis kehilangan kekuatan hukum meskipun sertifikat hak milik telah diterbitkan, sepanjang perolehan hak dilakukan secara sah dan diikuti dengan penguasaan tanah yang berlandaskan itikad baik. Selain itu, peran rechtsvinding hakim menjadi faktor penting dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa pertanahan.
Kedudukan Akta Hibah dalam Persoalan Sertifikat Hak Milik: Analisis Hukum Pertanahan di Indonesia Acep Sumantri; Indra Yuliawan; Arista Candra Irawati
Indo Green Journal Vol. 4 No. 4 (2026): Green 2026
Publisher : Published by Institut Teknologi Pendidikan Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/green.v4i4.999

Abstract

Penguasaan dan pemilikan tanah di Indonesia masih menyisakan berbagai persoalan hukum, khususnya ketika sertifikat hak milik telah terbit lebih dahulu, sementara pada objek tanah yang sama kemudian dibuat akta hibah. Situasi tersebut menimbulkan ketidakjelasan mengenai kedudukan akta hibah sebagai dasar perolehan hak dalam hubungannya dengan sertifikat hak milik yang diakui sebagai alat bukti hak yang kuat dalam sistem pendaftaran tanah. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji konsep penguasaan dan pemilikan tanah dalam konteks konflik antara akta hibah dan sertifikat hak milik, sekaligus mengidentifikasi kendala yang dihadapi para pihak dalam pengalihan tanah melalui hibah serta menganalisis pola pertimbangan hakim dalam penyelesaiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menitikberatkan pada pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 121 PK/Pdt/2019. Bahan hukum yang digunakan dianalisis secara kualitatif dengan pola penalaran deduktif guna memperoleh pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan hukum yang dikaji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa akta hibah tidak otomatis kehilangan kekuatan hukum meskipun sertifikat hak milik telah diterbitkan, sepanjang perolehan hak dilakukan secara sah dan diikuti dengan penguasaan tanah yang berlandaskan itikad baik. Selain itu, peran rechtsvinding hakim menjadi faktor penting dalam menyeimbangkan kepastian hukum dan keadilan substantif dalam penyelesaian sengketa pertanahan.