Perkembangan teknologi finansial berbasis peer-to-peer lending telah memperluas akses masyarakat terhadap pembiayaan yang cepat dan mudah. Namun, perkembangan tersebut menimbulkan persoalan terkait perlindungan data pribadi pengguna. Penyelenggara pinjaman online mengumpulkan, menyimpan, memproses, dan terkadang menyebarluaskan data pribadi tanpa perlindungan yang memadai. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum perlindungan data pribadi pengguna layanan pinjaman online di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Meskipun demikian, implementasinya masih menghadapi kendala berupa lemahnya pengawasan, rendahnya kepatuhan penyelenggara, dan terbatasnya literasi hukum masyarakat. Oleh karena itu, kepastian hukum masih cenderung bersifat formal dan belum sepenuhnya efektif dalam praktik. Penguatan pengawasan, harmonisasi regulasi, peningkatan kesadaran hukum masyarakat, dan penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk menjamin perlindungan data pribadi pengguna secara efektif.
Copyrights © 2026