cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Sari Marlina
Contact Email
pustakabangsaindonesia21@gmail.com
Phone
+62895619158302
Journal Mail Official
pustakabangsaindonesia21@gmail.com
Editorial Address
Jl. Raya, Jl. Lolo Gn. Sarik Lubuk Minturun Blok A/2, Kec. Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat 25158
Location
Kota padang,
Sumatera barat
INDONESIA
Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis
Published by CV. Pustaka Bangsa Indonesia
ISSN : 31235077     EISSN : 31235077     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis adalah jurnal ilmiah yang mempublikasikan hasil penelitian, kajian konseptual, serta pemikiran kritis dalam bidang hukum tata negara dan hukum konstitusi. Jurnal ini hadir sebagai forum akademik untuk memperkaya wacana keilmuan, mendorong pengembangan teori, sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap praktik penyelenggaraan negara dan penguatan konstitusionalisme. Ruang lingkup kajian jurnal ini meliputi (namun tidak terbatas pada): Teori dan praktik hukum tata negara Konstitusionalisme dan perkembangan hukum konstitusi Demokrasi, pemilu, dan sistem pemerintahan Kedaulatan rakyat, hak asasi manusia, dan perlindungan konstitusional Lembaga negara, hubungan antarlembaga, dan check and balances Perubahan dan amandemen konstitusi Desentralisasi, otonomi daerah, dan hukum pemerintahan daerah Isu kontemporer dalam hukum tata negara di tingkat nasional maupun internasional
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 9 Documents
 1 
Perlindungan Hukum bagi Konsumen dalam Transaksi Perdagangan Elektronik di Indonesia Anala Agusnur
Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis Vol. 1 No. 1 (2025): Edisi Oktober
Publisher : Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kemajuan teknologi informasi telah mendorong pesatnya perkembangan perdagangan elektronik (e-commerce) di Indonesia. Fenomena ini menghadirkan kemudahan transaksi, namun juga menimbulkan risiko bagi konsumen, seperti penipuan, keterlambatan pengiriman, dan penyalahgunaan data pribadi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi e-commerce, mencakup aspek regulasi, implementasi, dan tantangan yang dihadapi. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, memanfaatkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa regulasi Indonesia, termasuk UU Perlindungan Konsumen, UU ITE, dan UU Perlindungan Data Pribadi, telah memberikan dasar hukum, namun implementasinya belum optimal. Tantangan utama meliputi rendahnya literasi digital konsumen, pengawasan yang terbatas, serta celah hukum dalam transaksi digital lintas batas. Penelitian ini menekankan perlunya regulasi adaptif, mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, serta edukasi konsumen untuk menciptakan ekosistem e-commerce yang aman dan berkelanjutan.
Analisis Yuridis terhadap Klausula Baku dalam Perjanjian Bisnis: Perspektif Keadilan Kontraktual Miftah Alfidyah
Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis Vol. 1 No. 1 (2025): Edisi Oktober
Publisher : Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perkembangan bisnis modern menekankan efisiensi dalam penyusunan kontrak melalui penggunaan klausula baku (standard form clauses). Meskipun praktis, klausula ini sering menimbulkan ketidakseimbangan posisi para pihak dan risiko ketidakadilan kontraktual, terutama bagi pihak yang lebih lemah. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menganalisis regulasi KUHPerdata, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, literatur, putusan pengadilan, serta praktik kontrak bisnis di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa klausula baku dapat mempermudah administrasi kontrak, tetapi berpotensi menimbulkan ketidakadilan karena kurangnya transparansi, bahasa hukum kompleks, dan keterbatasan pengawasan. Studi komparatif dengan Uni Eropa dan Inggris menekankan prinsip fairness dan reasonableness sebagai standar evaluasi. Penelitian ini menyimpulkan perlunya mekanisme preventif dan penguatan regulasi untuk melindungi pihak lemah dan menciptakan kontrak yang efisien sekaligus adil.
Tanggung Jawab Direksi Perseroan Terbatas dalam Kasus Kerugian Perusahaan: Kajian Hukum Perdata Sari Marlina
Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis Vol. 1 No. 1 (2025): Edisi Oktober
Publisher : Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perseroan Terbatas (PT) menempatkan direksi sebagai pengelola utama yang bertanggung jawab atas kerugian perusahaan. Penelitian ini menganalisis tanggung jawab direksi dari perspektif hukum perdata Indonesia, dengan fokus pada prinsip kehati-hatian, itikad baik, manajemen risiko, dan etika profesional. Metode penelitian yuridis-normatif dan kualitatif digunakan melalui kajian peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lebih dari 70% kasus kerugian perusahaan menimbulkan tuntutan hukum terhadap direksi, dipengaruhi oleh kurangnya transparansi, pengambilan keputusan yang tidak prudent, dan lemahnya pengendalian internal. Literasi hukum dan digital direksi terbukti mengurangi risiko litigasi. Kajian komparatif menunjukkan praktik di Indonesia masih tertinggal dibanding Inggris dan Uni Eropa, sehingga mekanisme preventif seperti audit internal dan edukasi manajemen risiko menjadi krusial. Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi penguatan tata kelola perusahaan yang akuntabel dan bertanggung jawab.
Penyelesaian Sengketa Bisnis melalui Arbitrase Internasional Implikasi bagi Perusahaan Indonesia Pelia Elza
Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis Vol. 1 No. 1 (2025): Edisi Oktober
Publisher : Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Globalisasi ekonomi mendorong perusahaan Indonesia untuk aktif terlibat dalam transaksi bisnis lintas negara, yang pada gilirannya meningkatkan kompleksitas kontrak dan potensi sengketa bisnis. Penelitian ini bertujuan menganalisis mekanisme arbitrase internasional, praktik terbaik, serta implikasinya bagi perusahaan Indonesia dalam menyelesaikan sengketa lintas negara secara efisien, aman, dan profesional. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif diterapkan melalui studi kepustakaan, analisis peraturan perundang-undangan, putusan arbitrase, literatur akademik, serta perbandingan praktik internasional di Singapura, Inggris, dan Uni Eropa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa arbitrase internasional menawarkan kepastian hukum, fleksibilitas forum dan bahasa, serta pengakuan internasional melalui instrumen hukum seperti Konvensi New York 1958. Namun, perusahaan Indonesia menghadapi tantangan berupa biaya arbitrase, prosedur yang kompleks, keterbatasan sumber daya manusia, dan koordinasi dengan regulasi nasional. Penerapan praktik terbaik, edukasi hukum internasional, serta manajemen risiko internal terbukti penting untuk memaksimalkan efektivitas arbitrase. Penelitian ini memberikan kontribusi bagi strategi hukum perusahaan dan penguatan manajemen risiko dalam konteks perdagangan global.
Kepastian Hukum dalam Investasi Asing di Indonesia: Telaah atas Perjanjian Investasi dan Perlindungan Investor Asty Raisha Agma
Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis Vol. 1 No. 1 (2025): Edisi Oktober
Publisher : Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Investasi asing memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia, namun keberlanjutannya sangat bergantung pada kepastian hukum dan perlindungan investor. Penelitian ini bertujuan menganalisis kepastian hukum dalam investasi asing melalui kajian perjanjian investasi dan mekanisme perlindungan investor di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, yuridis-normatif, dan komparatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan nasional, perjanjian bilateral dan multilateral, putusan arbitrase internasional, literatur akademik, dan laporan lembaga internasional. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menilai kepastian hukum, perlindungan investor, mekanisme penyelesaian sengketa, serta kesesuaian praktik nasional dengan standar internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Indonesia memiliki kerangka regulasi yang jelas, praktik implementasi masih menghadapi kendala seperti birokrasi kompleks, koordinasi antar lembaga yang terbatas, dan interpretasi hukum yang berbeda. Arbitrase internasional menjadi mekanisme utama penyelesaian sengketa, sementara prinsip good corporate governance dan edukasi hukum meningkatkan kepastian hukum bagi investor. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas lembaga, dan harmonisasi praktik dengan standar internasional untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif.
Implementasi Prinsip Pemilik Manfaat dalam Akta Pendirian Korporasi oleh Notaris Syarifah Nurul Aziizi
Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis Vol. 1 No. 2 (2026): Edisi: Januari-Maret
Publisher : Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Lingkup penelitian ini yaitu untuk menganalisis penerapan prinsip Pemilik Manfaat (Beneficial Ownership) sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme. Seorang Notaris memiliki kewajiban untuk mengidentifikasi pemilik manfaat yang sebenarnya dalam korporasi, namun, di lapangan menghadapi kendala verifikasi data yang bersifat material. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Notaris sering kali menjadi sekadar verifikator formil karena akses data yang terbatas, sehingga perlindungan hukum bagi Notaris perlu diperkuat agar tidak terjerat risiko hukum akibat informasi palsu dari klien.
Restorative Justice dalam Penanganan Sengketa Medis Pasca Berlakunya KUHP Baru Mochamad Rizal; Rizki Maulana Ahzar
Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis Vol. 1 No. 2 (2026): Edisi: Januari-Maret
Publisher : Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Baru membawa implikasi penting terhadap penanganan sengketa medis, khususnya terkait pertanggungjawaban pidana tenaga medis atas dugaan kelalaian. Pendekatan pidana yang retributif berpotensi menimbulkan kriminalisasi berlebihan dan melemahkan perlindungan hukum bagi tenaga medis yang bertindak sesuai standar profesi dan itikad baik. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan konsep restorative justice dalam penyelesaian sengketa medis pasca berlakunya KUHP Baru serta menilai perannya dalam menyeimbangkan kepastian hukum, perlindungan tenaga medis, dan pemenuhan hak korban. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restorative justice merupakan pendekatan yang relevan dan proporsional karena menekankan pemulihan, dialog, dan tanggung jawab profesional. Namun, ketiadaan pengaturan normatif yang eksplisit dalam KUHP Baru menimbulkan potensi ketidakpastian hukum, sehingga diperlukan kerangka hukum yang jelas dan terintegrasi.
Penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam Sengketa Perlindungan Konsumen Ahmad Dasuki; Rizki Maulana Ahzar
Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis Vol. 1 No. 2 (2026): Edisi: Januari-Maret
Publisher : Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Meningkatnya kompleksitas aktivitas perdagangan dan jasa berimplikasi pada tingginya potensi sengketa antara pelaku usaha dan konsumen, di mana konsumen sering berada pada posisi yang lemah akibat ketimpangan informasi dan daya tawar. Walaupun Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen telah mengatur mekanisme perlindungan secara khusus, praktik penyelesaian sengketa masih kerap mendasarkan gugatan pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam sengketa perlindungan konsumen serta implikasinya terhadap efektivitas perlindungan hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui kajian terhadap norma hukum, doktrin, dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasal 1365 KUHPerdata berfungsi sebagai instrumen pelengkap ketika perbuatan pelaku usaha tidak diatur secara eksplisit dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Namun, penerapannya masih menghadapi kendala pembuktian unsur kesalahan, hubungan kausalitas, serta perbedaan penafsiran hakim. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi dan penafsiran progresif agar perlindungan hukum konsumen dapat terwujud secara efektif dan berkeadilan.
Implikasi Hukum Status Anak Luar Kawin Pasca Putusan MK Nomor 46 PUU/VIII/2010 Kun Khoirunnisa
Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis Vol. 1 No. 2 (2026): Edisi: Januari-Maret
Publisher : Jurnal Hukum Perdata dan Bisnis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini mengkaji implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap status hukum anak luar kawin di Indonesia. Sebelum putusan tersebut, anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya. Putusan MK ini membawa perubahan fundamental dengan mengakui adanya hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologisnya, sepanjang dapat dibuktikan secara ilmiah dan hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, melalui analisis peraturan, putusan pengadilan, dan literatur hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan ini memperkuat perlindungan hukum anak luar kawin, khususnya terkait hak nafkah dan waris. Namun, dalam praktiknya masih terdapat kendala, terutama dalam pembuktian hubungan biologis dan penyesuaian regulasi turunan. Oleh karena itu, diperlukan harmonisasi peraturan perundang-undangan serta mekanisme pembuktian yang lebih efektif guna menjamin kepastian dan keadilan hukum bagi anak luar kawin.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2025 2026


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 1 No. 2 (2026): Edisi: Januari-Maret Vol. 1 No. 1 (2025): Edisi Oktober