<![CDATA[Dadapsari, merupakan wilayah pesisir yang secara konsisten masuk zona merah banjir dan rob menurut peta kerentanan BPBD Kota Semarang 2025, diperparah oleh drainase buruk dan ketidakmampuan sebagian area mengalirkan limpahan air. BPS Kota Semarang menetapkan Dadapsari sasaran pengumpulan data potensi sampah, menegaskan urgensi pengelolaan lingkungan di tingkat kelurahan. Hak atas lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan telah diakui sebagai bagian dari HAM, sebagaimana ditegaskan dalam yurisprudensi ICJ 2025 serta instrumen global seperti Paris Agreement dan SDGs. Namun, dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan tidak merata; perempuan menanggung beban lebih besar, tetapi sering diposisikan hanya sebagai korban, bukan agen solusi. Kader perempuan Dadapsari memiliki posisi strategis sebagai penghubung warga dan pemerintah kelurahan, namun kapasitas pemahaman mereka tentang hak atas lingkungan yang sehat dan perubahan iklim masih terbatas. Oleh karena itu, penguatan kapasitas dalam advokasi hak atas lingkungan yang sehat menjadi intervensi relevan untuk membingkai persoalan drainase, rob, dan sampah sebagai isu hak dan keadilan lingkungan, sekaligus mengoptimalkan peran perempuan dalam ketahanan iklim berbasis komunitas. Permasalahan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah kurangnya pemahaman kader tentang keterkaitan lingkungan dan HAM serta peran kader terkait perubahan iklim, kerentanan, dan aksi pencegahannya. Kegiatan PKM dilaksanakan dengan metode kuesioner, penyuluhan, diskusi, dan tanya jawab. Hasilnya, para kader memperoleh informasi dan mengalami penguatan kapasitas dalam advokasi hak atas lingkungan yag sehat di Kelurahan Dadapsari. Dalam kegiatan PKM ini, para kader Perempuan mengalami peningkatan kapasitas dalam melakukan advokasi hak atas lingkungan ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata penguatan kapasitas secara umum dari 35 peserta sebesar 34,7%]]>
Copyrights © 2026
