Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
4.492
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika Hukum Humani (Hukum dan Masyarakat Madani) Jurnal Ius Constituendum Literatus Salasika KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Jurnal Penelitian Inovatif Formosa Journal of Science and Technology (FJST) Tepis Wiring : Jurnal Pengabdian Masyarakat Semarang Law Review Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan MANGGALI BHAKTI JIVANA
surayda, helen intania
Universitas Semarang
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Health Professions Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences

Published : 24 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 24 Documents
Search

 1   2   3 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM KAJIAN HUKUM ISLAM Helen Intania Surayda
Jurnal Ius Constituendum Vol 2, No 1 (2017): April
Publisher : Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (485.784 KB) | DOI: 10.26623/jic.v2i1.543

Abstract

AbstractLegal protection for the interests of sexual violence victims either through the judicial process or by means of social care, is part of the legal policy. Thelegislation that becomes the reference for handling the sexual violence casesmakes it difficult for women to access justice. The elasticity of Islamic law ishighly adaptable to the dynamics of social change and the advance of the world.Multidimensional nature within the scope of Islamic law covers all aspects ofhuman life. The purpose of the establishment of Islamic law is to realize thebenefit for mankind. Just as the recovery of sexual violence victims is related tothe victim's invidual benefit. The problems in this thesis are: a) how legal protection for sexual violencevictims seen from positive law, b) how the legal protection for sexual violencevictims in the concept of Islamic law study. To answer the problems, researchwith juridical normative approach method with specification of analyticaldescriptive research is conducted. The type of data used in this research issecondary data. Based on the conducted research, it is found that protection for sexual violence victims have not been optimally facilitated by the state. The recovery of the violence victims must be broadly understood, not only in medical, legal or psycho-social interventions but also in the creation of situations in which the victims of violence can be fully empowered, so they are able to take decisions in their lives and are able to resume their roles in society as women and citizens.The law is always positive law, and the legal positivism lies on the fact that thelaw is created and abolished by human actions, so apart from the morality andthe norm systems themselves. The aspects of maslahah mursalah if applied to the legal protection for the victims of violence do not use normative approach as the case in general but the one which is used is the rights of the victims to takeprecedence in its handling. 
Perlindungan Pembela HAM atas Hak Kesehatan di Jawa Tengah Helen Intania; Rizky Amelia
LITERATUS Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Ilmiah Internasional Sosial dan Budaya
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/lit.v4i1.731

Abstract

Pembela Hak Asasi (HAM] atau yang lebih dikenal dengan sebutan Human Rights Defenders (HRD), sebenarnya adalah istilah yang tidak terlampau asing di Indonesia. Bekerja dalam menegakkan hak-hak perempuan menimbulkan kerentanan bagi para pembela HAM. Akumulasi kronis stres fisik, psikologis, ekonomi, dan sosial yang disebabkan oleh risiko tinggi, ancaman, kekerasan, dan kerentanan menyebabkan WHRD mengalami berbagai masalah kesehatan antara lain kanker payudara, kanker ovarium, kanker otak, stroke, keguguran, lahir mati dan kematian saat melahirkan. Kebanyakan WHRD tidak memiliki asuransi kesehatan, sehingga mereka atau keluarganya harus membayar sendiri biaya pengobatannya. Kondisi khusus dan kerentanan WHRD sebagaimana tersebut di atas belum terakomodasi. Oleh karena itu, ketika risiko kesehatan tersebut di atas terjadi, WHRD merasa kesulitan untuk melaporkan situasi mereka dan mendapatkan akses untuk dukungan dan perlindungan.Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui, menemukan, dan menganalisis pembela HAM atas hak kesehatan di Jawa Tengah beserta meknaisme perlindungannya. Penelitian ini akan dilakukan di Jawa Tengah menggunakan metode penelitian kualitatif dengan metode pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang diperoleh melalui riset lapangan dan riset perpustakaan. Semua data yang diperoleh akan dianalisis dan disusun secara teratur dan sistematis dalam bentuk laporan penelitian untuk ditarik kesimpulan secara induktif. Luaran yang ditargetkan dalam penelitian ini adalah accepted pada jJurnal terakreditasi.
Analisis Penanganan Kekerasan Seksual berbasis Online dalam Konstruksi Hukum di Indonesia Helen Intania; Wahyu Satria WPW
LITERATUS Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Ilmiah Internasional Sosial dan Budaya
Publisher : Neolectura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37010/lit.v4i2.729

Abstract

During the pandemic, most of the community's activities were carried out at home by doing work from home and school from home . At the beginning of 2021 internet users in Indonesia reached 202.6 million people or 73.3% of the total population of Indonesia. The more massive communication via online does not rule out the greater the possibility of online gender-based violence (KBGO) in social media. In the last 3 years, cases of online-based sexual violence (KSBO), which is a form of KBGO, have continued to increase in Indonesia, including during the Covid period. From 2019 and 2020, Komnas Perempuan has recorded 455 cases of onlinebased violence against women reported through victim service agencies. The existence of the Law on Criminal Acts of Sexual Violence (UU TPKS) is important to protect sexual violence, including KSBO. The TPKS Law is expected to adequately regulate KSBO not only in its form but also in the protection of victims of KSBO. This research uses normative juridical research with a qualitative case approach. Based on the results of the research, there are 9 forms and patterns of online-based sexual violence, which consist of: 1) Undesirable production of sexualnuanced Electronic Material/Information; 2) Modification of sexually nuanced material/information; 3) Threats of Dissemination of Sexual Material/Information; 4) Dissemination of material/electronic information with sexual nuances; 5) Selling material/electronic information with sexual nuances; 6) Sexual Harassment; 7) Sexual Exploitation; 8) Sexual Bullying and 9) Sexual stalking. This KSBO mode varies; both the media used and the purpose/motivation of the actions taken. The complexity of handling KSBG cases is caused by layered and continuous barriers in assisting victims of online-based sexual violence
Peningkatan Pemahaman Siswa MA Nahdlatut Thullab Manggarwetan mengenai Perlindungan Hukum Remaja Perempuan Surayda, Helen Intania; Astanti, Dhian Indah; Setyowati, Endang
Jurnal Inovasi Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 4 No 1 (2024): JIPPM - Juni 2024
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jippm.445

Abstract

Kekerasan tanpa disadari dapat menimpa remaja yang sedang menjalani relasi pacaran. Berdasarkan data dari Kemenppa.go.id sejak 1 Januari 2024 hingga 26 Februari 2024 sebanyak 2.994 kasus kekerasan di Indonesia. Sedangkan di wilayah Jawa Tengah sebanyak 255 kasus dengan lokasi kejadian salah satunya di sekolah. Kekerasan seksual (KS) tertinngi dilakukan oleh pacar dengan usia korban 13-17 tahun. Data catahu Komnas Perempuan Tahun 2023, KS masih mendominasi di tahun 2022 sebanyak 2.228 kasus. Data tersebut mengalami peningkatan sepanjang tahun 2022. Hal ini dimungkinkan kehadiran kebijakan yang mendukung korban seperti UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023, PMA No 73/2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual Lembaga pendidikan, memberikan keyakinan kepada masyarakat untuk berani melaporkan kasusnya. Kekerasan dalam pacaran merupakan fenomena sunyi yang terjadi di masyarakat namun jarang muncul di permukaan karena masih kuatnya budaya patriarki, maka bertolak dari pemikiran dan data diatas tim Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) melakukan penyuluhan kepada Siswa MA Nahdlatut Thullab tentang “Perlindungan Hukum Remaja Perempuan” dengan metode pre test, ceramah, diskusi, tanya jawab dan post test. Dalam kegiatan PKM ini, siswa memperoleh tambahan wawsan, informasi dan pemahaman yang ditunjukkan dengan terjadi peningkatan rata-rata pemahaman secara umum dari 26 peserta sebesar 46,15 %.
The Urgency of Protection House for Women Victims of Violence Surayda, Helen Intania
Salasika Vol 4 No 1 (2021): Salasika (Indonesian Journal of Gender, Women, Child, and Social Inclusion's Stud
Publisher : Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender & Anak Indonesia (ASWGI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (3499.53 KB) | DOI: 10.36625/sj.v4i1.73

Abstract

Kekerasan terhadap perempuan saat ini masih banyak terjadi di masyarakat. Memberikan perlindungan dari segala bentuk diskriminasi dan kekerasan merupakan kewajiban negara sebagai wujud pelaksanaan falsafah negara serta kewajiban menjalankan konstitusi dan undang-undang. Sedangkan kekerasan adalah salah satu persoalan bangsa dan negara yang mendesak untuk dibenahi, karena kekerasan bertentangan dengan falsafah bangsa, hukum tertinggi di Indonesia, dan juga berdampak buruk pada kehidupan korban serta kelangsungan kehidupan bangsa ke depan. Perlindungan korban diartikan sebagai suatu perlindungan yang diberikan untuk mencegah seseorang menjadi korban serta perlindungan untuk memperoleh jaminan hukum atas penderitaan berupa pemulihan nama baik maupun pemulihan keseimbangan batin. Berdasarkan permasalahan di atas, maka yang menjadi fokus pada penelitian ini adalah bagaimana rumah perlindungan bagi perempuan korban kekerasan. Untuk menjawab permasalah tersebut dilakukanlah penelitian dengan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Dari penelitian yang dilakukan diperoleh temuan bahwa perempuan korban kekerasan memerlukan rumah perlindungan sebagai upaya pemulihan dan reintegrasi social sesuai dengan tahapan kebutuhan korban. Rumah perlindungan tersebut memiliki pelayanan khusus. Pelayanan khusus yang dimaksud adalah tempat perlindungan dan tempat pemulihan. Pemerintah memiliki kewajiban dalam penyelenggaraan rumah perlindungan bagi perempuan korban kekerasan.
Implementasi Paris Agreement Kerjasama Pemerintah Indonesia dan Inggris dalam Program Rendah Karbon Surayda, Helen Intania; Nuryanto, Ahmad Dwi; Setyowati, Endang
Jurnal Penelitian Inovatif Vol 4 No 4 (2024): JUPIN November 2024
Publisher : CV Firmos

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54082/jupin.501

Abstract

Perjanjian Paris menggambarkan aksi lingkungan telah dikuti oleh 4 tanda yaitu: menetapkan jalan kecil yang jelas untuk emisi masa depan, mengakui resiko dari dampak iklim, menggeser pendanaan ke arah rendah karbon, dan pembangunan berkelanjutan dengan fondasi yang kuat. Awal 2015, suhu udara menembus rekor global dengan peningkatan rata-rata temperatur 0,8°C. Suhu global akan 1,5°C lebih panas di atas level 1850-1900 pada tahun 2040 dan berpotensi mengalami kenaikan sebesar 4°C bila ketiadaan tindakan negara-negara menangani perubahan iklim.. Indonesia bekerjasama dengan Inggris untuk memitigasi dampak perubahan iklim melalui program rendah karbon. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis implementasi Paris Agreement kerjasama Indonesia dengan Ingris dalam program rendah karbon. Metode penelitian ini kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian ini adalah dalam Perjanjian Paris, kepentingan internal dan eksternal Indonesia yang ingin dicapai diantaranya yaitu; 1) struktur dan sistem internasional yang aktif dalam upaya mitigasi dan adaptasi terhadap fenomena perubahan iklim, 2) partisipatif aktif menjalankan kewajiban dalam menghadapi tantangan dan ancaman krisis iklim dan 3) pembangunan citra positif Indonesia di arena Internasional. Bagi Indonesia Perjanjian Paris telah mendorong akomodasi dalam menciptakan peraturan global yang memuat nilai keadilan dan keseimbangan. Implementasi isi Paris Agreemement Kerjasama Indonesia dan Inggris dalam Program Rendah Karbon yang dilaksanakan di Kota Semarang diupayakan dengan langkah-langkah sebagai berikut : 1) memahahami tantangan mobilitas bagi kelompok rentan melalui pendekatan partisipatif, 2) rancang bersama tindakan percontohan atau urbanisme taktis untuk meningkatkan aksesbilitas dan 3) dokumentasi metode dan pembelajaran kedalam kerangka kerja untuk replikasi dan perluasan program.
Peningkatan Penguatan Pemahaman Kader Penggerak Trimulyo Genuk Mengenai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Surayda, Helen Intania; Yulistyowati, Efi; Nuryanto, Ahmad Dwi
Manggali Vol 5 No 1 (2025): Manggali
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Universitas Ivet

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31331/manggali.v5i1.3557

Abstract

Women are considered second-class citizens who often receive stereotyped views and attitudes or negative labels, as well as acts of violence, both in the form of control even with the intention of protection, which eliminates physical and mental integrity, resulting in the loss of equality, enjoyment and basic freedoms as human beings. Indonesia, as a developing country, has a bad reputation in terms of human rights violations, one of which is that these violations can be classified as acts of violence against women. The core of legal protection for women in the UDHR respects the humanity of every person because they are born as human beings. The presence of the PKDRT Law, the TPKS Law which regulates the right to restitution and assistance funds, and Perma Number 1 of 2024 concerning Guidelines for Adjudicating Criminal Cases Based on Restorative Justice. provide confidence to the community to dare to report their cases. The driving cadres are the leading partners who are directly involved in community issues. Based on this, the problem in this Community Service (PKM) activity can be formulated as the lack of understanding of the Trimluyo Genuk driving cadres regarding legal protection for women. This PKM activity was carried out using lecture, discussion and question and answer methods. In this PKM activity, Trimulyo's cadres gained information developments and strengthened their understanding of legal protection, as indicated by an increase in the average general understanding of 13 participants of 81.54%.
PENERAPAN HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL DALAM KONFLIK SIBER Surayda, Helen Intania; Dwi Nuryanto, Ahmad; Suwandi, Dedi; Hartono Ilham, Ismoro
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 26 No 2 (2025): Edisi Oktober 2025
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v26i2.10348

Abstract

Perang siber adalah suatu kondisi konflik dengan menggunakan perkembangan teknologi informasi dan komunikas dimana menjadi sebuah fenomena sosial dalam relasi internasional yang menjadi masalah serius bagi bangsa-bangsa di dunia dalam membangun stabilitas internasional. Mmenghadapi variasi bentuk perang siber, dibutuhkan adanya proses pembangunan nasional berbasis keamanan siber/cyber security sebagaimana telah dilakukan oleh beberapa bangsa-bangsa di dunia. Perang siber sesungguhnya merupakan bentuk dari perang dunia ketiga yang sudah terjadi. Kekosongan dalam literatur hukum internasional membuat model serangan siber semakin menunjukkan kesiapannya untuk terlibat dalam konflik bersenjata. Konflik siber, yang melibatkan serangan terhadap sistem komputer dan jaringan digital, menimbulkan pertanyaan kompleks mengenai bagaimana prinsip-prinsip hukum humaniter yang ada dapat diterapkan dalam konteks konflik ini. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif (legal study research) yang bersifat kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan kasus dari bahan primer dan sekunder. Tantangan HHi dalam mengatur konflik siber mulai dari definisi, pelacakan pelaku, perlindungan masyarakat, sampai penyesuaian hukum dengan teknologi baru. Diperlukan pembaruan hukum, peningkatan kerja sama antar negara, dan penguatan cara penegakan hukum agar perlindungan kemanusiaan tetap terjaga di zaman digital. HHI dapat diterapkan pada konflik siber tetapi perlu adaptasi melalui instrumen baru atau interpretasi progresif sebagaimana Kasus Rusia-Ukraina yang menjadi bukti urgensi penyesuaian hukum.
P Peningkatan Pemahaman Siswa SMK Pandanaran Tentang Kenakalan Remaja Di Era Digital: Peningkatan Pemahaman Siswa SMK Pandanaran Tentang Kenakalan Remaja Di Era Digital Helen Intania Surayda; Tri Mulyani; Khaidar Elifika El Ula; Rico Setyo Nugroho
Komunikasi Vol 2 No 3 (2025): Volume 2 No 3 Desember 2025
Publisher : Forum Komunikasi Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Adolescence is a critical period in preparation for adulthood. The WHO states that those aged 10-24 are vulnerable to the effects of smartphones, and this age group is the largest internet user. This is consistent with the APJII (Indonesian Internet Service Providers Association) report on internet users in 2022, which found that the highest number of internet users were teenagers aged 13-18, with a percentage reaching 99.16%. Teenagers in the digital era are increasingly accessing online games, and the worst case scenario is getting caught up in online gambling. UNICEF states that teenagers are highly vulnerable to online gambling, even two to four times more than adults. Juvenile delinquency in the digital era, particularly related to online gambling, is a worrying phenomenon that can lead to addiction, mental health disorders, financial ruin, and other deviant behavior. Based on this, the problem in this Community Service (PKM) activity can be formulated as a lack of understanding among Pandanaran Vocational School students about juvenile delinquency in the digital era and how to overcome it. This PKM activity was conducted using lectures, discussions, and question-and-answer methods. In this PKM activity, SMK Pandanaran students obtained information developments and increased their understanding of juvenile delinquency in the digital era, as shown by an average increase in general understanding of 19 participants of 38.95%.
Penguatan Pemahaman Kader Pindrikan Lor  tentang Pencegahan Kekerasan Berbasis Gender dalam Perspektif HAM Internasional Helen Intania Surayda; Tri Mulyani; A. Heru Nuswanto
Jurnal Pengabdian Masyarakat: Tipis Wiring Vol 5 No 1 (2026): Tepis Wiring: Jurnal Pengabdian Masyarakat
Publisher : Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unversitas Islam Raden Rahmat

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33379/tepiswiring.v5i1.3372

Abstract

Gender is a social concept shaped by social construction, culture, and societal norms. Gender inequality can position women in subordinate positions, economically dependent, and with limited access to justice. From a legal and human rights perspective, GBV, including domestic violence, constitutes a violation of fundamental rights. The UDHR affirms the principle of equality and dignity inherent in every human being, without any distinction. According to data from the Ministry of Women Empowerment and Child Protection, in 2025, victims in Indonesia reached 30,013 people, 2,599 people in Central Java, and the highest in Semarang City with 382 victims. Data from the Semarang City DP3A (Regional Empowerment and Child Protection Agency) showed that cases of violence reached 46 cases as of March 10, 2026, with 17 cases of domestic violence. In Central Semarang, there were 3 cases, one of which was domestic violence. International law firmly positions GBV as a form of discrimination against women. This is emphasized in CEDAW, which states that violence against women is a form of discrimination that prevents women from enjoying their human rights and basic freedoms. Indonesia has ratified and adopted the principles of CEDAW into national law through the Domestic Violence Law and the Women and Children Protection Law. However, various studies have shown that the effectiveness of the law is determined not only by the existence of regulations, but also by the level of public understanding and legal awareness. This Community Service Program (PKM) activity was conducted using questionnaires, outreach, discussions, and questions and answers. In this PKM activity, cadres obtained information and increased their understanding of KBG from an international legal perspective, as indicated by an average increase in general understanding of 25 participants of 84.80%..
Co-Authors A. Heru Nuswanto Ahmad Dwi Nuryanto Amri P Sihotang Andi Khaedhir Kamri Dhian Indah Astanti, Dhian Indah Endang Setyowati Endang Setyowati Fajar Prima Julian Feyza Adha Alsyanda Freniarma Lestari Cahyani Hartono Ilham, Ismoro Khaidar Elifika El Ula Mutiara Apriliyani Raka Wahyu Ananda Randy Vallentino Neonbeni Rico Setyo Nugroho Rini Heryanti Rizky Amelia Stefani Dewi Rosaria Suwandi, Dedi Tri Mulyani Tri Mulyani Wafda Vivid Izziyana Wafda Vivid Izziyana Wafdah Vivid Iziyana Wahyu Satria WPW Yulistyowati, Efi