<![CDATA[Pengadaan tanah untuk kepentingan umum telah diatur dalam UU No. 2 tahun 2012 didalam Pasal (1 ayat 6) yang berbunyi kepentingan umum adalah kepentingan bangsa, negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Adapun tanah merupakan kebutuhan sumber daya alam yang memiliki fungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia secara personal, dan juga memiliki kebutuhan sebagai pembangunan nasional untuk kepentingan umum. Pada saat proses pengadaan tanah sudah diberikan dengan bentuk ganti kerugian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada penelitian ini penulis mengemukakan bagaimana bentuk dari ganti rugi pengadaan tanah untuk kepentingan umum dan bagaimana proses tata cara yang diberikan oleh pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil dari penelitian ini mengemukakan bentuk-bentuk pemberian ganti kerugian yang diberikan kepada masyarakat yang tanahnya terkena dampak dari pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum dan proses pemberian dari bentuk ganti kerugian dengan mengikuti peraturan yang berlaku. Didalam skripsi ini peneliti menggunakan studi kepenulisan (library research) yaitu serangkaian penelitian yang menggunakan studi pustaka. Adapun saran dari penulis bahwasanya mekanisme dari proses ganti kerugian dan bentuk dari ganti rugi pengadaan tanah sebaiknya hal yang dilakukan pertama adalah musyawarah yang dimana tujuannya agar tidak ada kesalahpahaman antara pemerintah dan masyarakat yang tanahnya akan diambil.]]>
Copyrights © 2026
