Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum
Vol 6 No 2 (2026): Juli

Hambatan Pengaturan Illicit Enrichment di Indonesia: Analisis terhadap Implementasi Pasal 20 United Nations Convention Against Corruption

Rakha Afkary (Universitas Lampung)
Maroni Maroni (Universitas Lampung)
Emilia Susanti (Universitas Lampung)
Budiyoni Budiyoni (Universitas Lampung)
Rinaldy Amrullah (Universitas Lampung)



Article Info

Publish Date
27 Jul 2026

Abstract

Korupsi merupakan kejahatan luar biasa yang merugikan keuangan negara, melemahkan supremasi hukum, dan menghambat pembangunan. Pasal 20 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) mengatur Illicit Enrichment, yaitu peningkatan kekayaan pejabat publik yang tidak sebanding dengan penghasilan sahnya. Meskipun Indonesia telah meratifikasi UNCAC melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, konsep tersebut belum diatur sebagai tindak pidana tersendiri. Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaturan Illicit Enrichment berdasarkan Pasal 20 UNCAC serta hambatan harmonisasinya dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, komparatif, dan konvensi internasional. Hasil penelitian menunjukkan bahwa harmonisasi masih terkendala oleh belum adanya delik mandiri, sistem pembuktian yang berorientasi pada predicate crime, serta keterbatasan fungsi LHKPN. Diperlukan pengaturan yang proporsional dan selaras dengan hak asasi manusia untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan aset negara.

Copyrights © 2026






Journal Info

Abbrev

jkih

Publisher

Subject

Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Description

Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum merupakan sebuah portal jurnal yang didedikasikan untuk publikasi hasil penelitian yang berkualitas tinggi dalam rumpun ilmu hukum. Semua publikasi dijurnal ini bersifat terbuka untuk umum yang memungkinkan artikel jurnal tersedia secara online. Jurnal Konsep Ilmu ...