<![CDATA[Hukum adat merupakan bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia yang memuat nilai, norma, dan aturan yang berkembang serta dipertahankan secara turun-temurun. Dalam penyelesaian suatu pelanggaran, masyarakat adat tidak selalu berorientasi pada pemberian hukuman kepada pelaku, tetapi juga mempertimbangkan pemulihan hubungan, tanggung jawab, dan keseimbangan dalam kehidupan bersama. Sementara itu, sistem pemidanaan nasional memiliki dasar dan mekanisme tersendiri dalam menentukan perbuatan yang dapat dipidana serta sanksi yang dapat dijatuhkan. Perbedaan tersebut menimbulkan persoalan mengenai bagaimana nilai-nilai hukum adat dapat ditempatkan dalam pembaruan hukum pidana nasional tanpa mengabaikan kepastian hukum dan perlindungan hak asasi manusia. Penulisan ini bertujuan untuk mengkaji kemungkinan rekonstruksi model pemidanaan yang mengintegrasikan nilai-nilai hukum adat ke dalam sistem hukum pidana nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual dengan mengkaji bahan hukum serta literatur yang berkaitan dengan hukum pidana, sistem peradilan pidana, dan keadilan restoratif. Kajian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai model pemidanaan yang lebih berorientasi pada keadilan substantif, dengan tetap memperhatikan asas legalitas, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang terlibat.]]>
Copyrights © 2026
