<![CDATA[Indonesia menghadapi tantangan struktural dalam menerjemahkan regulasi pendidikan inklusif ke tataran praksis persekolahan. Kajian literatur sistematis ini mengevaluasi implementasi kebijakan pendidikan ramah anak, perempuan, dan disabilitas di Indonesia berdasarkan protokol PRISMA 2020. Penelusuran pada basis data Scopus, OpenAlex, dan Sinta menyaring 60 artikel empiris periode 2022 hingga 2026 (30 artikel Scopus Q1–Q2 dan 30 artikel Sinta 1–2). Hasil sintesis membuktikan tiga persoalan pokok: pertama, implementasi Sekolah Ramah Anak dan Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 terperangkap kepatuhan administratif semu, dengan Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan terbentuk tanpa anggaran operasional dan kecakapan penanganan trauma; kedua, penegakan tata tertib sekolah memicu pemutusan hak pendidikan siswi akibat perkawinan anak dan kehamilan, diperparah defisit fasilitas sanitasi gender; ketiga, penyelenggaraan pendidikan inklusif mengalami kelangkaan 85,17% Guru Pembimbing Khusus bersertifikat serta ketidaksiapan Unit Layanan Disabilitas di 80% pemerintah daerah. Kajian ini merekomendasikan tata kelola kolaboratif berbasis alokasi khusus dana bantuan operasional sekolah dan pembukaan formasi aparatur sipil negara bagi tenaga pendidik khusus guna menutup kesenjangan implementasi.]]>
Copyrights © 2026
