Penelitian ini menganalisis urgensi implementasi payment bonds berbasis akad kafalah bil ujrah sebagai instrumen mitigasi risiko gagal bayar dalam kontrak proyek konstruksi di Indonesia. Penelitian dilatarbelakangi oleh belum diimplementasikannya mekanisme perlindungan pembayaran yang secara khusus menjamin hak subkontraktor, pemasok, dan pekerja, meskipun risiko keterlambatan maupun kegagalan pembayaran masih sering terjadi dalam rantai kontrak proyek konstruksi di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kepustakaan (library research) dengan pendekatan kualitatif melalui kajian terhadap regulasi, prinsip hukum ekonomi syariah, serta literatur yang berkaitan dengan payment bonds dan akad kafalah bil ujrah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem jaminan konstruksi di Indonesia saat ini masih berfokus pada bid bond, performance bond, dan advance payment bond, sehingga menimbulkan kesenjangan perlindungan bagi pihak hilir proyek. Dalam konteks tersebut, akad kafalah bil ujrah memiliki landasan syariah yang memadai untuk menjadi dasar pengembangan payment bonds melalui mekanisme penjaminan yang disertai imbal jasa secara transparan. Penelitian juga menemukan bahwa implementasi payment bonds dapat memperkuat kepastian hukum, melindungi hak pembayaran subkontraktor, pekerja, dan pemasok, meningkatkan stabilitas arus kas proyek, serta mendukung manajemen risiko kontrak konstruksi. Namun, implementasinya masih menghadapi hambatan berupa kekosongan regulasi khusus, perbedaan pandangan ulama mengenai kebolehan ujrah dalam akad kafalah, keterbatasan sumber daya manusia, serta minimnya infrastruktur pendukung. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, standarisasi produk, dan dukungan kelembagaan yang lebih komprehensif untuk mendorong penerapan payment bonds syariah di Indonesia. Penelitian ini memberikan kontribusi konseptual bagi pengembangan hukum kontrak konstruksi dan praktik penjaminan syariah sebagai alternatif mitigasi risiko gagal bayar yang berkeadilan dan sesuai prinsip syariah.
Copyrights © 2026