LEX CRIMEN
Vol. 17 No. 2 (2026): Lex Crimen

KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MELAKUKAN PENYITAAN DAN PENGGELEDAHAN TANPA SURAT IZIN DARI PENGADILAN BERDASARKAN PASAL 47 UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019

Khalil Gibran Khalil Gibran Libuon2 (Unknown)
Carlo A. Gerungan (Unknown)
Fritz Dapu (Unknown)



Article Info

Publish Date
06 Nov 2026

Abstract

Perubahan kedua Undang - Undang Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 menimbulkan problematika yuridis hususnya terkait Pasal 47 yang mengatur kewenangan KPK melakukan penggeledahan dan penyitaan tanpa harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu, melainkan cukup izin dari Dewan Pengawas. Ketentuan ini berbeda dengan KUHAP yang mengharuskan adanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan KPK dalam melakukan penyitaan dan penggeledahan berdasarkan Pasal 47 UU No. 19 Tahun 2019 dan penerapannya berdasarkan hukum positif.   Kata Kunci : Kewenangan, KPK, Penyitaan, Penggeledahan, Pasal 47 UU No. 19 Tahun 2019.  

Copyrights © 2026






Journal Info

Abbrev

lexcrimen

Publisher

Subject

Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Description

Jurnal ini merupakan jurnal elektronik (e-journal) Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi (Unsrat), Manado, yang dimaksudkan sebagai wadah publikasi tulisan-tulisan tentang dan yang berkaitan dengan hukum pidana. Artikel-artikel skripsi mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat merupakan ...