This Author published in this journals
All Journal LEX CRIMEN
Khalil Gibran Khalil Gibran Libuon2
Unknown Affiliation

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

KEWENANGAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) DALAM MELAKUKAN PENYITAAN DAN PENGGELEDAHAN TANPA SURAT IZIN DARI PENGADILAN BERDASARKAN PASAL 47 UNDANG – UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 Khalil Gibran Khalil Gibran Libuon2; Carlo A. Gerungan; Fritz Dapu
LEX CRIMEN Vol. 17 No. 2 (2026): Lex Crimen
Publisher : LEX CRIMEN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perubahan kedua Undang - Undang Komisi Pemberantasan Korupsi melalui Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 menimbulkan problematika yuridis hususnya terkait Pasal 47 yang mengatur kewenangan KPK melakukan penggeledahan dan penyitaan tanpa harus memperoleh izin dari Pengadilan Negeri terlebih dahulu, melainkan cukup izin dari Dewan Pengawas. Ketentuan ini berbeda dengan KUHAP yang mengharuskan adanya penetapan Ketua Pengadilan Negeri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan KPK dalam melakukan penyitaan dan penggeledahan berdasarkan Pasal 47 UU No. 19 Tahun 2019 dan penerapannya berdasarkan hukum positif.   Kata Kunci : Kewenangan, KPK, Penyitaan, Penggeledahan, Pasal 47 UU No. 19 Tahun 2019.