<![CDATA[Kinerja aparatur di instansi pemerintah daerah tidak hanya ditentukan oleh capaian program organisasi, tetapi juga oleh kompetensi dan kondisi kerja setiap pegawai. Studi ini menguji hubungan pelatihan, otonomi kerja, dan dukungan organisasi dengan kinerja pegawai, baik secara parsial maupun bersama-sama, pada satu instansi pemerintah daerah di Jawa Timur. Desain yang dipakai adalah survei kuantitatif potong lintang; data dari 44 pegawai (sampel jenuh, tingkat respons 91,67%) dianalisis dengan regresi linier berganda. Pelatihan berhubungan positif dan signifikan dengan kinerja (B=0,586; t=6,428; p<0,001). Otonomi kerja hanya memperlihatkan kecenderungan positif yang belum mencapai batas signifikansi (B=0,202; p=0,052), sedangkan dukungan organisasi tidak signifikan secara parsial (B=0,118; p=0,205). Ketiga variabel bersama-sama menjelaskan 73,2% variasi kinerja (F=40,090; p<0,001; Adjusted R²=0,732). Temuan yang paling bernilai secara konseptual adalah tidak terdukungnya hipotesis dominansi dukungan organisasi, karena prediktor terkuat justru pelatihan (Beta=0,596). Hasil ini mengisyaratkan bahwa pada lingkungan kerja yang terikat SOP, penguatan kompetensi melalui pelatihan berbasis analisis kebutuhan merupakan tuas yang paling erat kaitannya dengan kinerja, meskipun desain potong lintang dan sampel satu instansi membatasi penarikan kesimpulan kausal maupun generalisasi.]]>
Copyrights © 2026
