<![CDATA[Persetubuhan adalah syarat utama terjadinya Perzinaan. Permasalahan timbul ketika perkembangan teknologi memicu terjadinya aktivitas seksual virtual yang dilakukan dengan lawan jenis yang bukan merupakan pasangan kawinnya. Karena tidak ada persetubuhan hal tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai zina meski bertentangan dengan nilai-nilai Islam sebagaimana dalam konsep muqaddimat al-zina. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yang bertujuan mengetahui batas antara zinā dan muqaddimāt al-zinā serta kualifikasi hukum seks virtual terhadap pasangan yang bukan suami istri dalam hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zinā secara teknis fikih mutlak menghendaki unsur persetubuhan. Namun, berdasarkan prinsip sadd al-dharā’i aktivitas seksual virtual dapat dikualifikasikan sebagai muqaddimāt al-zinā karena memenuhi indikator zina dengan anggota tubuh dengan intensitas hasrat tinggi. Konsekuensi hukumnya adalah haram dan dapat dikenai sanksi ta‘zīr. Harapannya tulisan ini dapat memberikan perspektif terkait formulasi hukum ke depan memerlukan doktrin maqāṣid al-syarī‘ah untuk melindungi institusi perkawinan secara preventif.]]>
Copyrights © 2026
