Kajian hukum tentang karya kecerdasan artifisial di Indonesia sudah menawarkan tolok ukur keterlibatan manusia, seperti perumusan instruksi, pemilihan hasil, dan penyuntingan, tetapi belum menjawab bagaimana keterlibatan itu dibuktikan ketika hak cipta lahir secara otomatis tanpa pemeriksaan. Artikel ini menelaah cara Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengenali pencipta melalui anggapan hukum dan pencatatan ketika diterapkan pada lagu yang dibuat dengan bantuan kecerdasan artifisial, lalu membandingkannya dengan praktik di Amerika Serikat, Tiongkok, Republik Ceko, dan Inggris. Kajian normatif ini bertumpu pada telaah peraturan, konsep, putusan pengadilan, dan perbandingan hukum. Temuannya, nama yang tercantum atau tercatat langsung dianggap sebagai pencipta, padahal pencatatan tidak pernah memeriksa dari mana ekspresi karya berasal. Kontribusi manusia baru dinilai ketika muncul sengketa, tanpa standar bukti yang dapat dipegang hakim, sehingga pencipta dan pengguna tidak memperoleh kepastian hukum. Pengalaman negara pembanding memperlihatkan bahwa perkara semacam ini diputus berdasarkan dokumentasi proses kreatif dan keterbukaan tentang penggunaan mesin. Artikel ini menawarkan model pembuktian bertingkat yang menyesuaikan kekuatan anggapan pencipta dengan pengungkapan penggunaan kecerdasan artifisial dan bukti proses penciptaan, tanpa menjadikan keduanya syarat lahirnya hak cipta.
Copyrights © 2026