<![CDATA[Hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha berpotensi menimbulkan perselisihan hubungan industrial, khususnya dalam praktik pemutusan hubungan kerja (PHK) yang dilakukan secara sepihak tanpa prosedur yang sah. Hal ini tampak dalam Putusan Nomor 17/Pdt.Sus-PHI/2025/PN Bdg yang menunjukkan adanya penyimpangan dalam penggunaan PKWT dan pelaksanaan PHK. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan PHK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 serta menganalisis pertimbangan dan putusan hakim dalam perkara PHK sepihak oleh PT. Pong Codan Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan hukum normatif, yang menempatkan hukum sebagai norma. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dengan bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, serta bahan hukum sekunder berupa buku dan jurnal ilmiah, yang dianalisis secara deskriptif-analitis melalui penafsiran sistematis. Pengaturan PHK dalam PP Nomor 35 Tahun 2021 mewajibkan prosedur yang ketat dan pelanggaran terhadap ketentuan PKWT berakibat berubahnya status menjadi PKWTT. Putusan hakim telah tepat dalam menyatakan PHK batal demi hukum, namun belum sepenuhnya mencerminkan perlindungan optimal bagi pekerja karena adanya inkonsistensi pertimbangan dan tidak dikabulkannya upah proses.]]>
Copyrights © 2026
