<![CDATA[Penerapan Satu Data Indonesia di Provinsi Bengkulu telah didukung regulasi, kelembagaan, dan Portal Bengkulu Satu Data, tetapi tata kelola data masih menghadapi ketidakmerataan kapasitas SDM, variasi standar dan kualitas data antar-OPD, serta fragmentasi sistem informasi. Makalah kebijakan ini bertujuan merumuskan strategi penguatan tata kelola data pemerintah daerah untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Analisis menggunakan konsultasi pemangku kepentingan, prioritisasi Urgency, Seriousness, and Growth (USG), analisis akar masalah dengan fishbone, dan penilaian tiga alternatif kebijakan berdasarkan enam kriteria Dunn. Hasil menempatkan keterbatasan dan inkonsistensi kapasitas SDM sebagai masalah utama dengan skor USG 14. Dari tiga alternatif, Sistem Manajemen Kapasitas SDM Pengelola Data Terintegrasi memperoleh skor tertinggi 4,364 atau 87,29%. Alternatif ini mengintegrasikan pemetaan kompetensi, pengembangan kapasitas, penugasan, transfer pengetahuan, dan pemantauan kinerja pengelola data lintas-OPD. Temuan menunjukkan bahwa penguatan SDM dapat menjadi titik masuk kebijakan untuk meningkatkan konsistensi kualitas dan pemanfaatan data, tetapi validitas proses pembobotan dan generalisasi rekomendasi bergantung pada transparansi prosedur konsultasi dan penilaian yang perlu dilengkapi. Kontribusinya adalah mendorong pendekatan kelembagaan lintas-OPD dalam pengelolaan SDM data, bukan sekadar pelatihan yang bersifat insidental dan terpisah.]]>
Copyrights © 2026
