Pemberdayaan Masyarakat melalui Ketahanan Pangan dan Peningkatan Pemahaman dalam Penyusunan Dokumen Hukum Lokal di Desa Talulobutu

Nurul Fazri Elfikri (Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo)
Ramadhan Usman (Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo)
Widya Rahmawaty Saman (Program Studi Ilmu Teknologi Pangan Fakultas Pertanian Universitas Negeri Gorontalo)

Empiris Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat (EJPPM)
Vol. 4 No. 2 (2026): Volume 4 Nomor 2 Oktober 2026

Unit usaha pangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Talulobutu, Kabupaten Bone Bolango, berjalan tanpa dasar pengaturan operasional dalam produk hukum desa, sementara aparatur desa belum terbiasa menyusun regulasi yang bertumpu pada kajian. Kegiatan pengabdian ini bertujuan mendampingi aparatur desa dalam penyusunan regulasi desa berbasis kajian sekaligus memetakan kondisi ketahanan pangan sebagai dasar empiris pengaturan. Kegiatan dilaksanakan melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik selama 45 hari dengan pendekatan participatory action research, meliputi survei rumah tangga (n = 25) dan pelaku rantai nilai pangan (n = 25), analisis regulasi eksisting, penyusunan Naskah Akademik dengan metode Regulatory Impact Analysis dan ROCCIPI, serta forum konsultasi hukum desa. Data survei menunjukkan asimetri kesiapan di antara responden: 68,00% rumah tangga bersedia membeli pangan lokal melalui BUMDes, sedangkan hanya 24,00% pelaku usaha tegas bersedia memasok (44,00% menjawab “mungkin”) dan 78,26% penjawab mensyaratkan kepastian harga atau pembayaran. Luaran utama pada tahap pelaporan adalah Naskah Akademik yang merekomendasikan Peraturan Desa berkarakter fasilitatif dengan materi inti kepastian harga dan tenggat pembayaran; batang tubuh Rancangan Peraturan Desa, rencana bisnis, forum lanjutan, dan pengukuran endline belum rampung. Temuan ini mengindikasikan bahwa regulasi desa berbasis data berpotensi menjadi instrumen pembangun kepercayaan pemasok, yang efektivitasnya baru dapat diuji setelah Peraturan Desa ditetapkan. The food business unit of Talulobutu’s Village-Owned Enterprise (BUMDes), Bone Bolango Regency, lacks an operational basis in village legal instruments, and village officials have limited experience in evidence-based drafting. This community service program aimed to assist village officials in evidence-based regulation drafting and to map local food security conditions as its empirical basis. The program ran as a 45-day Thematic Community Service Program (KKN) using participatory action research, comprising surveys of households (n = 25) and food value-chain actors (n = 25), an analysis of existing regulations, an Academic Paper drafted with Regulatory Impact Analysis and ROCCIPI, and a village legal consultation forum. Survey data reveal an asymmetry of readiness among respondents: 68.00% of households were willing to buy local food through BUMDes, whereas only 24.00% of producers firmly agreed to supply (44.00% answered “maybe”) and 78.26% of those responding required price or payment certainty. The main output to date is an Academic Paper recommending a facilitative Village Regulation centred on price and payment certainty; the draft articles, business plan, follow-up forums, and endline measurement remain incomplete. These findings indicate that evidence-based village regulation could serve as a supplier trust-building instrument, whose effectiveness can be tested only after enactment.