Kebijakan smart city di tingkat pemerintah daerah sering kali dihadapkan pada dilema penentuan prioritas antara akselerasi digitalisasi pelayanan dan pemenuhan infrastruktur fisik dasar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses agenda setting yang mendasari preferensi pemerintah daerah dalam mengutamakan program berbasis digital di tengah keterbatasan fasilitas dasar. Menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan analisis dokumen kebijakan, penelitian ini membedah interaksi antara problem stream, policy stream, dan political stream melalui teori Multiple Streams Framework (MSF). Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pelayanan publik lebih cepat masuk ke dalam agenda prioritas karena adanya dorongan regulasi pusat, insentif politik citra daerah (branding), serta efisiensi anggaran jangka pendek. Sebaliknya, pembangunan infrastruktur dasar yang membutuhkan biaya besar dan waktu lama sering kali tergeser dalam skala prioritas jangka pendek kepala daerah. Penelitian ini merekomendasikan perlunya integrasi kebijakan agar transformasi digital tidak meninggalkan urgensi pemenuhan hak-hak dasar fisik masyarakat lokal.
Copyrights © 2026