<![CDATA[Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) masih menjadi salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang paling persisten di Indonesia, meskipun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga telah diundangkan lebih dari dua dekade lalu. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran hukum warga RW 01, Kelurahan Penjaringan, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, mengenai substansi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, bentuk-bentuk KDRT, hak-hak korban, serta mekanisme pelaporan yang tersedia. Kegiatan dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pancasila, pada tanggal 20 Juli 2026, dengan mengusung tema "Membangun Budaya Sadar Hukum untuk Mewujudkan Masyarakat yang Tertib dan Adil". Metode yang digunakan adalah pendekatan edukatif-partisipatif yang terdiri atas penyuluhan hukum, diskusi interaktif, serta sesi santunan anak yatim sebagai kegiatan pelengkap untuk mempererat kedekatan dengan masyarakat. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai definisi hukum KDRT, bentuk-bentuknya (fisik, psikis, seksual, dan penelantaran), prinsip bahwa KDRT bukan delik aduan, serta saluran pelaporan yang dapat diakses korban. Kegiatan ini juga mengungkap masih adanya hambatan struktural budaya patriarki, ketergantungan ekonomi, dan rendahnya literasi hukum yang terus menghambat efektivitas implementasi undang-undang di tingkat masyarakat. Tulisan ini menyimpulkan bahwa edukasi hukum berbasis komunitas yang berkelanjutan merupakan strategi efektif untuk memperkuat kesadaran hukum sekaligus mendorong korban KDRT mencari perlindungan melalui jalur hukum yang tepat.]]>
Copyrights © 2026
