Badan Usaha Milik Nagari diharapkan memperkuat kapasitas ekonomi lokal, tetapi dalam praktiknya sebagian lembaga menjadi tidak aktif setelah terbentuk secara formal. Artikel pengabdian ini menganalisis ketidakaktifan BUMNag Sipinang Sakato di Jorong Sipinang, Nagari Sipinang, Kecamatan Palembayan, Kabupaten Agam berdasarkan wawancara lapangan pada 6 Juli 2026, observasi, dan telaah dokumen kelembagaan. Kegiatan menggunakan pendekatan diagnosis kualitatif dengan membandingkan Peraturan Nagari dan Anggaran Dasar BUMNag tahun 2017 dengan ketentuan tata kelola BUM Desa yang berlaku serta temuan empiris mutakhir. Dokumen lokal menunjukkan bahwa BUMNag Sipinang Sakato telah memiliki dasar hukum, pembagian tugas organisasi, mandat pengembangan usaha, dan kewajiban pertanggungjawaban. Karena itu, ketidakaktifan tidak dapat dijelaskan hanya oleh ketiadaan regulasi. Sintesis diagnosis mengarah pada risiko yang saling berkaitan berupa kesinambungan pengurus, kejelasan peran, administrasi dan pelaporan keuangan, relevansi model usaha, kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, pengembangan pasar, adaptasi digital, serta tindak lanjut kelembagaan. Upaya penanganan dirumuskan melalui audit kelembagaan, restrukturisasi berbasis musyawarah, pemetaan kelayakan usaha, rekonstruksi administrasi-keuangan, penyesuaian legalitas, peningkatan kapasitas, aktivasi unit usaha percontohan, penguatan kemitraan, dan evaluasi berkala. Karena transkrip wawancara lengkap dan data keuangan teraudit tidak tersedia, artikel tidak mengatribusikan pernyataan yang belum terverifikasi kepada informan tertentu dan tidak mengklaim hubungan sebab-akibat secara kuantitatif.
Copyrights © 2026