<![CDATA[Undang-Undang Pokok Agraria melarang warga negara asing memiliki hak milik atas tanah di Indonesia, tetapi larangan tersebut kerap disiasati melalui perjanjian nominee, yaitu pencantuman nama warga negara Indonesia sebagai pemilik formal sementara dana dan penguasaan tanah berasal dari warga negara asing. Penelitian ini menganalisis praktik tersebut dari perspektif hukum perdata internasional, khususnya doktrin fraus legis, kaidah memaksa, ketertiban umum, dan peran rancangan undang-undang hukum perdata internasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3403 K/Pdt/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menolak perjanjian nominee berdasarkan hukum agraria dan syarat sah perjanjian, tetapi belum menerapkan instrumen hukum perdata internasional secara eksplisit dalam pertimbangannya. Asas lex rei sitae, kaidah memaksa, dan ketertiban umum dapat menjadi dasar untuk menolak hukum asing yang bertujuan menghindari larangan hukum agraria Indonesia, tetapi pengaturannya masih tersebar dan bergantung pada penafsiran hakim. Oleh karena itu, rancangan undang-undang tersebut perlu memperjelas batas pilihan hukum serta hubungan antara pilihan hukum, kaidah memaksa, dan ketertiban umum dalam sengketa nominee atas tanah di Indonesia.]]>
Copyrights © 2026
