Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal LEXARA: Journal of Law and Legal Studies
Avinza Putri Devita
Universitas Negeri Makassar

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Fraus Legis dalam Perjanjian Nominee Warga Negara Asing: Analisis Hukum Perdata Internasional terhadap Putusan Mahkamah Agung dan RUU HPI Avinza Putri Devita; Novita; Irsyad Dhahri
LEXARA: Journal of Law and Legal Studies Vol. 1 No. 2 (2026): LEXARA: Journal of Law and Legal Studies
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67707/lexara.v1i2.297

Abstract

Undang-Undang Pokok Agraria melarang warga negara asing memiliki hak milik atas tanah di Indonesia, tetapi larangan tersebut kerap disiasati melalui perjanjian nominee, yaitu pencantuman nama warga negara Indonesia sebagai pemilik formal sementara dana dan penguasaan tanah berasal dari warga negara asing. Penelitian ini menganalisis praktik tersebut dari perspektif hukum perdata internasional, khususnya doktrin fraus legis, kaidah memaksa, ketertiban umum, dan peran rancangan undang-undang hukum perdata internasional. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus melalui analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 3403 K/Pdt/2016. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mahkamah Agung menolak perjanjian nominee berdasarkan hukum agraria dan syarat sah perjanjian, tetapi belum menerapkan instrumen hukum perdata internasional secara eksplisit dalam pertimbangannya. Asas lex rei sitae, kaidah memaksa, dan ketertiban umum dapat menjadi dasar untuk menolak hukum asing yang bertujuan menghindari larangan hukum agraria Indonesia, tetapi pengaturannya masih tersebar dan bergantung pada penafsiran hakim. Oleh karena itu, rancangan undang-undang tersebut perlu memperjelas batas pilihan hukum serta hubungan antara pilihan hukum, kaidah memaksa, dan ketertiban umum dalam sengketa nominee atas tanah di Indonesia.
Co-Authors Irsyad Dhahri Samad Novita