Mediasi merupakan salah satu cara menyelesaikan sengketa perdata melalui kesepakatan para pihak. PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengharuskan para pihak dan/atau kuasa hukumnya mengikuti mediasi dengan iktikad baik. Artikel ini membahas ukuran iktikad baik, akibat hukum jika kewajiban tersebut dilanggar, dan hubungannya dengan keberhasilan perdamaian. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa iktikad baik terlihat dari kehadiran, keterlibatan aktif, keterbukaan, serta kemauan berunding. Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2024 mencatat 29.552 dari 103.153 perkara mediasi berhasil diselesaikan, atau 28,65%. Iktikad baik dapat membuka peluang perdamaian, tetapi bukan satu-satunya penentu karena kemampuan mediator, karakter sengketa, dan keadaan kelembagaan turut memengaruhi hasil.
Copyrights © 2026