Penelitian ini menganalisis dilema implementasi pembatasan usia perkawinan pasca-revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Maros. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-empiris dengan metode sosiologis-yuridis melalui wawancara mendalam terhadap dua orang hakim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kenaikan batas usia perkawinan menjadi 19 tahun bertujuan untuk melindungi hak anak, namun pelaksanaannya dihadapkan pada benturan antara kepastian hukum nasional dan tekanan sosiokultural lokal serta budaya siri'. Para hakim menghadapi dilema moral ketika harus menyeimbangkan asas kepentingan terbaik bagi anak dengan desakan psikologis keluarga, penetapan tanggal nikah yang mendahului putusan, serta keterbatasan dokumen pendukung medis. Adanya aturan ini turut memicu peningkatan praktik pernikahan siri dan permohonan isbat nikah di masyarakat. Oleh karena itu, efektivitas penegakan hukum ini memerlukan penguatan koordinasi lintas instansi, penyusunan pedoman teknis pembuktian yang lebih ketat, serta peningkatan edukasi hukum kepada masyarakat adat.
Copyrights © 2026