Nur Fadhilah Mappaselleng
Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia

Published : 16 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Analisis Komparatif Penerapan Asas Yurisprudensi pada Sistem Common Law dan Sistem Civil Law dalam Mewujudkan Kepastian Hukum Andi Sitti Azizah Tibrisi; Nur Fadhilah Mappaselleng
Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin Vol. 1 No. 6 (2026): Punggawa Global Research: November
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67707/pgr.v1i6.463

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara komparatif penerapan asas yurisprudensi dalam sistem hukum Common Law dan Civil Law serta implikasinya terhadap kepastian hukum. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perbandingan, konseptual, dan perundang-undangan melalui penelaahan doktrin, peraturan, serta publikasi ilmiah mengenai preseden. Hasil analisis menunjukkan bahwa sistem Common Law menempatkan preseden yang relevan sebagai otoritas hukum melalui doktrin stare decisis, terutama berdasarkan ratio decidendi dan hierarki pengadilan. Sebaliknya, sistem Civil Law menempatkan peraturan tertulis sebagai sumber hukum utama, sementara putusan terdahulu berpengaruh secara persuasif melalui konsistensi yurisprudensi. Perbedaan tersebut tidak berarti bahwa kepastian hukum hanya dapat dicapai melalui salah satu model. Preseden yang mengikat dapat meningkatkan prediktabilitas, tetapi berisiko mempertahankan kekeliruan apabila mekanisme koreksinya lemah. Yurisprudensi persuasif memberi ruang adaptasi, tetapi inkonsistensi putusan dapat mengurangi kepastian. Dalam konteks Indonesia, penguatan publikasi putusan, konsistensi argumentasi hakim, dan kewajiban menjelaskan penyimpangan dari yurisprudensi yang mapan diperlukan untuk menyeimbangkan kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.
Menakar Dominasi Positivisme Hukum dalam Sistem Hukum Indonesia: Antara Kepastian dan Kadilan Substantif Y. Suwandy Mardan; Nur Fadhilah Mappaselleng
Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin Vol. 1 No. 6 (2026): Punggawa Global Research: November
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67707/pgr.v1i6.466

Abstract

Positivisme hukum telah menjadi paradigma dominan dalam sistem hukum Indonesia. Namun, apakah positivisme hukum dapat memberikan kepastian dan keadilan substantif? Artikel ini membahas tentang dominasi positivisme hukum dalam sistem hukum Indonesia dan implikasinya terhadap keadilan substantif. Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa positivisme hukum telah mempengaruhi sistem hukum Indonesia sejak era kolonial dan masih menjadi paradigma dominan hingga saat ini. Namun, positivisme hukum memiliki implikasi negatif terhadap keadilan substantif, karena hanya menekankan pada kepastian hukum tanpa mempertimbangkan aspek moral dan keadilan substantif. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengembangkan sistem hukum yang lebih berorientasi pada keadilan substantif. Penelitian ini merekomendasikan pengembangan sistem hukum yang lebih kritis dan reflektif, serta penekanan pada aspek moral dan keadilan substantif dalam proses penegakan hukum.
Konvergensi Sistem Hukum Civil Law dan Common Law serta Implikasinya bagi Transformasi Peradilan di Indonesia Romilda Daniel; Nur Fadhilah Mappaselleng
Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin Vol. 1 No. 6 (2026): Punggawa Global Research: November
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67707/pgr.v1i6.467

Abstract

Dikotomi klasik antara tradisi Civil Law dan Common Law semakin kabur seiring globalisasi, integrasi regional, dan praktik transplantasi hukum. Penelitian ini menganalisis bentuk konvergensi kedua tradisi pada tiga aspek, yaitu sumber hukum, kedudukan putusan hakim, dan model proses peradilan, serta implikasinya bagi Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perbandingan, konseptual, historis, perundang-undangan, dan kasus, termasuk telaah atas Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, 46/PUU-VIII/2010, dan 35/PUU-X/2012. Hasil analisis menunjukkan bahwa kedua tradisi saling mendekat tanpa melebur: Civil Law makin menghargai yurisprudensi dan mengadopsi unsur adversarial, sedangkan Common Law makin bertumpu pada perundang-undangan dan penafsiran teleologis. Dalam praktik Indonesia, hakim konstitusi makin berperan sebagai pembentuk norma, tetapi efektivitas putusannya tetap bergantung pada tindak lanjut legislatif dan administratif. Penguatan yurisprudensi Mahkamah Agung, adopsi unsur adversarial secara selektif dalam hukum acara pidana yang baru, dan pengelolaan pluralisme hukum diperlukan agar konvergensi memperkuat, bukan mengaburkan, karakter sistem hukum nasional.
Analisis Model Adversarial dan Inkuisitorial dalam Mewujudkan Peradilan yang Adil di Indonesia A. Muh Fikri Ramadani A. Nganro; Nur Fadhilah Mappaselleng
Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin Vol. 1 No. 6 (2026): Punggawa Global Research: November
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67707/pgr.v1i6.475

Abstract

Penelitian ini menganalisis secara komparatif sistem hukum Common Law dan Civil Law beserta model peradilan yang menyertainya, yaitu adversarial dan inkuisitorial, serta implikasinya bagi perwujudan peradilan yang adil di Indonesia. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perbandingan, konseptual, dan perundang-undangan melalui penelaahan peraturan, doktrin, serta publikasi ilmiah. Hasil analisis menunjukkan bahwa model adversarial menempatkan para pihak sebagai pengendali penyajian dan pengujian bukti dengan hakim sebagai pengadil yang menjaga jalannya persidangan, sedangkan model inkuisitorial menempatkan hakim dan berkas hasil penyidikan sebagai pusat pencarian kebenaran. Kedua model sama-sama bertujuan menjamin peradilan yang adil, tetapi memiliki risiko yang berbeda, yakni ketimpangan sumber daya para pihak pada model adversarial dan dominasi hasil penyidikan pada model inkuisitorial. Praktik kontemporer memperlihatkan konvergensi sehingga dikotomi tegas kedua model tidak lagi memadai sebagai alat analisis tunggal. Bagi Indonesia yang berakar pada tradisi Civil Law dan telah memberlakukan KUHAP baru sejak 2 Januari 2026, penguatan peradilan yang adil lebih tepat ditempuh melalui adopsi selektif unsur kontradiktoris yang disertai pengawasan peradilan terhadap upaya paksa, jaminan bantuan hukum, dan keterbukaan alasan putusan, bukan melalui transplantasi model secara utuh.
Sistem Rekrutmen dan Pengawasan Hakim untuk Mewujudkan Independensi Peradilan: Studi Perbandingan Komisi Yudisial Indonesia dan Judicial Appointments Commission Inggris Andi Muh Alfandy; Nur Fadhilah Mappaselleng
Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin Vol. 1 No. 6 (2026): Punggawa Global Research: November
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67707/pgr.v1i6.476

Abstract

Penelitian ini menganalisis perbandingan sistem rekrutmen dan pengawasan hakim di Indonesia dan Inggris dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan independensi peradilan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Bahan hukum primer ditelaah melalui ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan mengenai Komisi Yudisial dan kekuasaan kehakiman, serta Constitutional Reform Act 2005 dan pedoman resmi lembaga peradilan Inggris. Hasil analisis menunjukkan bahwa Komisi Yudisial Indonesia memiliki mandat konstitusional untuk mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim, tetapi tidak menjadi lembaga tunggal perekrutan seluruh hakim. Rekrutmen hakim tingkat pertama berada pada Mahkamah Agung setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015. Di Inggris, Judicial Appointments Commission menyeleksi kandidat berdasarkan merit melalui proses yang terbuka dan kompetitif, sedangkan pengawasan disiplin perilaku hakim dilaksanakan melalui mekanisme terpisah yang didukung Judicial Conduct Investigations Office. Penelitian menyimpulkan bahwa independensi peradilan memerlukan pemisahan yang jelas antara seleksi, pengawasan etik, dan penilaian terhadap putusan hakim, disertai transparansi serta akuntabilitas kelembagaan.
Perbandingan Tanggung Jawab Perdata atas Penyalahgunaan Data Pribadi dalam Sistem Hukum Indonesia dan Uni Eropa Annasrawati A; Nur Fadhilah Mappaselleng
Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin Vol. 1 No. 6 (2026): Punggawa Global Research: November
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67707/pgr.v1i6.477

Abstract

Penyalahgunaan data pribadi menuntut mekanisme pemulihan perdata yang efektif bagi subjek data. Artikel ini membandingkan tanggung jawab perdata atas penyalahgunaan data pribadi dalam sistem hukum Indonesia (UU No. 27 Tahun 2022 dan PP No. 33 Tahun 2026) dengan Uni Eropa (Pasal 82 General Data Protection Regulation/GDPR dan yurisprudensi Court of Justice of the European Union/CJEU hingga 2025). Penelitian hukum normatif ini memakai pendekatan perundang-undangan, kasus, dan perbandingan. Hasilnya menunjukkan bahwa Indonesia mengakui hak gugat ganti rugi (Pasal 12 UU PDP) tetapi bertumpu pada hukum perdata umum (Pasal 1365 KUHPerdata), sehingga beban pembuktian, parameter kerugian immateriil, akses gugatan kolektif, dan kapasitas lembaga pengawas masih menjadi hambatan. Uni Eropa memiliki norma kompensasi eksplisit yang dikonkretkan CJEU: tiga unsur kumulatif, tanpa ambang keseriusan, rezim kesalahan yang dipresumsikan, dan fungsi kompensasi yang tidak menghukum. Artikel ini merekomendasikan pedoman penilaian ganti rugi, pembalikan beban pembuktian secara terbatas, penguatan gugatan kolektif, dan percepatan pembentukan lembaga pengawas.
Perbandingan Peradilan Elektronik di Indonesia dan Malaysia: Tantangan dan Peluang dalam Transformasi Digital Muh. Ariel Putra Hardana; Nur Fadhilah Mappaselleng
Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin Vol. 1 No. 6 (2026): Punggawa Global Research: November
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67707/pgr.v1i6.478

Abstract

Transformasi digital peradilan telah menjadi upaya penting dalam meningkatkan efektivitas pelayanan hukum, tetapi penerapannya masih menghadapi tantangan terkait aksesibilitas, kesiapan infrastruktur, dan perlindungan hak prosedural. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perbandingan pengaturan dan penyelenggaraan peradilan elektronik di Indonesia dan Malaysia serta mengidentifikasi tantangan dan peluang pengembangannya. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif-komparatif berdasarkan kerangka regulasi, mekanisme penyelenggaraan, akses terhadap keadilan, dan perlindungan hak para pihak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengatur administrasi perkara dan persidangan elektronik melalui peraturan Mahkamah Agung, sedangkan Malaysia mengatur pengajuan dokumen elektronik melalui Rules of Court 2012. Kedua negara menghadapi tantangan berupa kesiapan infrastruktur, kompetensi sumber daya manusia, dan literasi digital. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan transformasi digital peradilan tidak hanya bergantung pada ketersediaan teknologi, tetapi juga pada kejelasan regulasi, pemerataan akses, dan jaminan proses peradilan yang adil
Konvergensi Sistem Hukum Civil Law dan Common Law dalam Arsitektur Peradilan Modern: Studi Komparatif Indonesia, Jerman, dan Inggris Nur Aisyah Fadila Patau; Nur Fadhilah Mappaselleng
Punggawa Global Research: Jurnal Multidisiplin Vol. 1 No. 6 (2026): Punggawa Global Research: November
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67707/pgr.v1i6.479

Abstract

Dikotomi klasik antara tradisi hukum Civil Law dan Common Law sering kali dipandang sebagai pemisahan absolut yang memicu ketidakpastian hukum lintas batas, disparitas putusan pengadilan, serta inefisiensi penyelesaian sengketa di era globalisasi. Penelitian ini mengkaji perbandingan struktural, karakteristik sumber hukum, dan mekanisme penalaran yudisial antara sistem Civil Law di Jerman dan Indonesia dengan sistem Common Law di Inggris guna merumuskan model konvergensi peradilan modern. Pendekatan yuridis normatif dan komparatif diterapkan melalui telaah sistematis terhadap konstitusi, undang-undang kekuasaan kehakiman, serta yurisprudensi terkemuka pada ketiga yurisdiksi tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa batas kaku antara supremasi kodifikasi perundang-undangan dan doktrin stare decisis telah mengalami pelunakan signifikan dalam dua dekade terakhir. Negara penganut Civil Law seperti Jerman dan Indonesia secara progresif mengadopsi sistem kamar dan yurisprudensi tetap untuk menjaga konsistensi putusan, sedangkan Inggris semakin mengandalkan regulasi tertulis (statute law) dan kodifikasi hukum acara demi menjamin efisiensi peradilan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi selektif antara kepastian hukum terkodifikasi dan daya adaptasi preseden merupakan fondasi krusial bagi pembaruan sistem peradilan nasional yang berkeadilan dan prediktabel.
Reformasi Hukum Pidana di Indonesia: Analisis Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Arfan Jayakusuma Amran; Nur Fadhilah Mappaselleng
LEXARA: Journal of Law and Legal Studies Vol. 1 No. 2 (2026): LEXARA: Journal of Law and Legal Studies
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67707/lexara.v1i2.451

Abstract

Penelitian ini membahas reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023. Latar belakang reformasi ini antara lain kodifikasi hukum pidana nasional yang tertinggal (KUHP kolonial) dan tuntutan menyesuaikan dengan perkembangan sosial, hak asasi, serta teknologi. Kajian normatif-deskriptif dan komparatif dilakukan dengan menelaah regulasi pidana, putusan MK/MA, literatur akademik, dan sumber primer (undang-undang, putusan MK/MA). Fokus utama meliputi pengelompokan delik dalam KUHP baru, perubahan materi delik khusus (mis. tindak pidana korupsi), penerapan asas lex favor reo/transitoir, serta tumpang-tindih norma (terutama antara KUHP baru dan UU ITE). Penelitian menemukan perubahan substansial seperti penggabungan delik khusus ke dalam KUHP Nasional dan penyesuaian ancaman pidana (contoh pasal korupsi). Namun, tumpang-tindih norma dan kekaburan batas antara hukum pidana dan hukum administrasi menimbulkan persoalan penerapan asas lex favor reo. Saran penelitian ini meliputi pemantapan pedoman penafsiran yudisial, penyamaan persepsi aparat penegak hukum, dan kajian lanjutan soal harmonisasi KUHP baru dengan peraturan pidana khusus lain.
Ambiguitas Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Kejahatan Digital: Integrasi Konsep Victim-Offender Overlap dalam Pembaruan Hukum Pidana Indonesia Fhadil Satya Bhayangkara; Nur Fadhilah Mappaselleng
LEXARA: Journal of Law and Legal Studies Vol. 1 No. 2 (2026): LEXARA: Journal of Law and Legal Studies
Publisher : Punggawa Legacy Center

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.67707/lexara.v1i2.452

Abstract

Anak yang melakukan tindak pidana melalui sarana digital dapat berada di bawah ancaman atau eksploitasi pihak lain. Keadaan ini mempersulit penentuan kesalahan apabila bukti elektronik memperlihatkan keterlibatan anak, tetapi belum menjelaskan alasan di balik tindakannya. Penelitian ini membahas pengaturan pertanggungjawaban pidana anak di Indonesia dan penggunaan konsep victim-offender overlap untuk menilai hubungan pengalaman sebagai korban dengan perbuatan yang didakwakan. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif melalui pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menemukan bahwa UU SPPA, KUHP Nasional, dan UU TPPO menyediakan dasar hukum dengan syarat penerapan yang berbeda. Pasal 42 KUHP mengatur daya paksa sebagai alasan pemaaf, sedangkan Pasal 18 UU TPPO berlaku bagi korban yang melakukan tindak pidana karena dipaksa pelaku perdagangan orang. Persoalannya terletak pada cara menghubungkan keterangan tentang ancaman dengan bukti perbuatan anak. Pembaruan diarahkan pada pemeriksaan hubungan tersebut sejak penyidikan dan pemberian alasan hukum yang jelas dalam putusan, tanpa menjadikan status korban sebagai alasan otomatis untuk tidak memidana anak.