Penelitian ini bertujuan menganalisis batas antara kesalahan profesional dan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa dalam penanganan perkara pidana serta merumuskan konstruksi akuntabilitas penuntutan yang menjaga keseimbangan antara profesionalitas dan pertanggungjawaban etik. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum utama meliputi Undang-Undang tentang Kejaksaan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang berlaku, serta Peraturan Kejaksaan Nomor 4 Tahun 2024. Analisis awal menunjukkan bahwa hasil penuntutan yang tidak sejalan dengan putusan pengadilan tidak dengan sendirinya membuktikan pelanggaran etik. Penilaian harus diarahkan pada proses dan perilaku jaksa, termasuk kepatuhan terhadap hukum acara, kecermatan menilai alat bukti, objektivitas, integritas, dan ada atau tidaknya penyalahgunaan kewenangan. Oleh karena itu, akuntabilitas penuntutan perlu dibangun melalui parameter pemeriksaan yang membedakan kekeliruan penilaian hukum yang masih berada dalam ruang profesional dengan tindakan yang memenuhi unsur pelanggaran kode perilaku. Penelitian ini menawarkan kerangka penilaian normatif untuk mencegah pemidanaan etik atas perbedaan pendapat hukum sekaligus menghindari impunitas terhadap penyimpangan profesional.
Copyrights © 2026