<![CDATA[Dalam hukum acara perdata Indonesia, akta otentik merupakan salah satu alat bukti tertulis yang memiliki kedudukan penting karena memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna mengenai hal-hal yang tercantum di dalamnya. Kedudukan tersebut didasarkan pada Pasal 1868 dan Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Meskipun demikian, kekuatan pembuktian akta otentik tidak dapat dipahami sebagai kekuatan yang mutlak dan tidak dapat dipersoalkan. Dalam praktik penyelesaian sengketa perdata, masih dapat muncul permasalahan mengenai kewenangan pejabat pembuat akta, pemenuhan persyaratan formal, kebenaran keterangan yang dicantumkan, serta keabsahan perbuatan hukum yang dituangkan di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan akta otentik dalam sistem pembuktian perdata, menguraikan batas-batas kekuatan pembuktiannya, dan menjelaskan mekanisme pembuktian lawan terhadap akta yang dipersengketakan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui penafsiran terhadap ketentuan hukum dan literatur yang berkaitan dengan pembuktian perdata serta jabatan notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekuatan pembuktian akta otentik harus dinilai berdasarkan aspek lahiriah, formal, dan materiil. Ketiga aspek tersebut mempunyai ruang lingkup yang berbeda dan tidak selalu dapat disamakan dengan keabsahan hubungan hukum yang dicatat dalam akta. Pembuktian lawan perlu didasarkan pada alasan hukum dan alat bukti yang relevan, bukan hanya penyangkalan sepihak. Oleh karena itu, hakim perlu menyeimbangkan kepastian hukum yang diberikan oleh akta otentik dengan hak para pihak untuk memperoleh pemeriksaan yang adil.]]>
Copyrights © 2026
