<![CDATA[Penelitian ini menganalisis secara mendalam pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah pasca berlakunya UU No. 16 Tahun 2019. Fokus kajian diarahkan pada konstruksi “alasan mendesak”, pola diskresi hakim, perlindungan anak, dan relevansinya dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual, data diperoleh dari putusan Pengadilan Agama, regulasi, serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lonjakan permohonan dispensasi pasca-reformasi undang-undang mengindikasikan belum efektifnya pembatasan usia nikah secara empiris. Frasa “alasan mendesak” yang multitafsir memberi ruang diskresi sangat luas bagi hakim, sehingga pertimbangan hukum lebih didominasi pendekatan sosial-pragmatis (seperti kehamilan di luar nikah dan kekhawatiran moral) dibanding perlindungan hak anak secara substantif. Kondisi ini memicu disparitas putusan dan menunjukkan belum optimalnya penerapan prinsip the best interest of the child serta perlindungan jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), dan keturunan (ḥifẓ al-nasl) dalam Maqāṣid al-Syarī‘ah. Penelitian ini merekomendasikan rekonstruksi paradigma dispensasi nikah berbasis penguatan parameter objektif “alasan mendesak”, standardisasi pertimbangan hakim, dan pembatasan diskresi yudisial.]]>
Copyrights © 2026
