Penelitian ini mengkaji karakter ambivalen kebijakan pendidikan yang diterapkan Jepang selama masa pendudukannya di Indonesia (1942–1945) dan menganalisis implikasi jangka panjangnya terhadap perkembangan kelembagaan pendidikan Islam. Dengan desain kualitatif deskriptif berpendekatan historis, penelitian ini bertumpu pada studi kepustakaan terhadap artikel jurnal terakreditasi nasional dan buku rujukan, yang dianalisis melalui empat tahapan metode sejarah: heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Jepang secara bersamaan menempuh dua orientasi yang bertolak belakang. Pada tataran pendidikan umum, Jepang membongkar sistem kolonial Belanda yang diskriminatif dan menggantinya dengan model yang sederhana, sentralistik, dan militeristik yang berorientasi pada mobilisasi perang alih-alih pengembangan intelektual. Sebaliknya, pada tataran kelembagaan Islam, Jepang menempuh strategi akomodatif melalui pembentukan Shumubu (Kantor Urusan Agama), pendirian Masyumi, serta perekrutan kiai berpengaruh ke dalam birokrasi pendudukan. Meskipun bermuatan kepentingan politik, akomodasi tersebut meninggalkan warisan kelembagaan yang bertahan lama dan menjadi fondasi bagi konsolidasi pendidikan Islam pascakemerdekaan, termasuk lahirnya Kementerian Agama serta menguatnya jaringan madrasah dan pesantren. Penelitian ini menyimpulkan bahwa masa pendudukan Jepang merupakan titik transisi kelembagaan yang formatif, bukan semata periode kemunduran pendidikan.
Copyrights © 2026