<![CDATA[Perubahan tata kelola rumah sakit swasta yang diikuti penggunaan perjanjian kemitraan profesi telah memunculkan persoalan mengenai dasar penentuan status hubungan hukum tenaga medis. Persoalan menjadi semakin kompleks ketika hubungan yang secara faktual menunjukkan karakteristik serupa justru memperoleh konsekuensi hukum yang berbeda setelah digunakan bentuk kontrak kemitraan. Penelitian ini bertujuan mengkaji dasar epistemologis penalaran hakim dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 36 K/Pdt.Sus-PHI/2023 terkait penentuan status hubungan hukum tenaga medis sebelum dan sesudah lahirnya perjanjian kerja sama profesi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif melalui pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, pendekatan konseptual, dan pendekatan filsafat hukum. Analisis dilakukan secara interpretatif, argumentatif, komparatif, dan reflektif dengan memanfaatkan teori Law as Integrity, teori legal reasoning, teori balancing of principles, teori keadilan, serta hukum progresif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan bentuk kontraktual memengaruhi konstruksi penalaran hakim dalam menentukan status hubungan hukum meskipun karakteristik faktual hubungan para pihak tidak mengalami perubahan yang bermakna. Kondisi tersebut menunjukkan adanya pergeseran orientasi penalaran dari penilaian terhadap realitas hubungan menuju penekanan pada validitas formal kontrak. Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menawarkan model rekonstruksi penemuan hukum yang mengintegrasikan verifikasi validitas kontrak, identifikasi fakta empiris, pengujian koherensi, proses balancing, dan argumentasi hukum yang rasional untuk menghasilkan penentuan status hubungan hukum yang lebih konsisten dan berkeadilan substantif.]]>
Copyrights © 2026
