Deferred Prosecution Agreement dalam KUHAP 2025: Model Pengawasan Yudisial Terstruktur terhadap Diskresi Penuntutan Korporasi

Richad Aidul Ali (Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu)
Herlita Eryke (Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu)

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

Dinamika legislasi perubahan iklim Indonesia sepanjang 2026 menunjukkan belum finalnya desain politik hukum pembangunan hijau, khususnya antara pembentukan undang-undang iklim tersendiri dan integrasi pengaturannya ke dalam reformasi hukum lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis arah politik hukum pembangunan hijau, mengidentifikasi ketegangan antara green growth dan climate justice, serta merumuskan model pembangunan berbasis keadilan iklim. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis-legislatif, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi pembangunan hijau telah diperkuat melalui RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, dan komitmen iklim nasional, tetapi arsitektur hukumnya masih tersebar dan belum sepenuhnya mengintegrasikan dimensi keadilan. Penelitian ini menawarkan Climate Justice-Based Green Development Model melalui dua lapis pengujian, yaitu ecological-climate performance dan justice performance. Model tersebut mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, perlindungan ekosistem, serta keadilan distributif, prosedural, pengakuan, dan antargenerasi dalam satu kerangka evaluasi. Model ini juga memperkenalkan Climate Justice Assessment sebagai instrumen untuk menilai kebijakan dan proyek pembangunan sejak tahap perencanaan. Rekonstruksi tersebut menempatkan keadilan iklim sebagai standar hukum substantif dalam menentukan legitimasi pembangunan hijau.