Herlita Eryke
Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Perlindungan Hukum bagi Tenaga Medik Forensik dalam Penyelidikan Tindak Kekerasan Seksual: Tantangan dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Rara Afrieska Rara; Fero Sanjaya; Herlita Eryke; Marlis Tarmizi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 3 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum, Juni 2026
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i3.2291

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif bentuk serta efektivitas perlindungan hukum terhadap tenaga forensik medik dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Indonesia. Tenaga forensik medik berperan penting dalam sistem peradilan pidana, khususnya melalui penyusunan Visum et Repertum dan pemberian keterangan ahli di hadapan aparat penegak hukum. Dengan menggunakan pendekatan hukum normatif dan metode analisis yuridis kualitatif, penelitian ini menelaah berbagai peraturan nasional yang relevan, termasuk KUHAP, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS), Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, serta Permenkes Nomor 38 Tahun 2022 tentang Pelayanan Kedokteran untuk Kepentingan Hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah memberikan dasar normatif bagi pelaksanaan tugas forensik medik, perlindungan terhadap tenaga forensik masih lemah pada tingkat implementasi. Kelemahan tersebut tampak pada ketidakterpaduan SOP nasional, keterbatasan fasilitas dan sumber daya manusia, serta belum adanya mekanisme perlindungan hukum dan psikososial yang terstruktur bagi tenaga forensik. Artikel ini merekomendasikan harmonisasi regulasi lintas sektor, penguatan kapasitas profesional, dan pengembangan sistem perlindungan berlapis yang mencakup aspek hukum, etik, dan kelembagaan. Dengan demikian, tenaga forensik medik diharapkan dapat menjalankan tugasnya secara independen, aman, dan profesional dalam mendukung keadilan bagi korban kekerasan seksual.
Rekonstruksi Politik Hukum Pemidanaan Korupsi Pasca Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026: Model Pemidanaan Integratif-Proporsional Bambang Irawan; Herlita Eryke; Emelia Kontesa
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4105

Abstract

Perubahan politik hukum pemidanaan korupsi pasca-Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 menimbulkan persoalan baru mengenai hubungan antara pidana minimum khusus, proporsionalitas, individualisasi, disparitas, dan pemulihan aset. Penelitian ini bertujuan menganalisis konfigurasi pemidanaan dalam Pasal 603–606 KUHP serta merumuskan model pemidanaan korupsi yang lebih terintegrasi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan historis. Bahan hukum dianalisis secara preskriptif-kualitatif melalui interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi tetap dikecualikan dari kebijakan umum penghapusan minimum khusus, tetapi Pasal 603–606 membentuk pola ancaman pidana yang berbeda tanpa parameter pemidanaan yang sepenuhnya terintegrasi. Kondisi tersebut membuka ruang disparitas dan memperlihatkan ketegangan antara punitive exceptionalism dan individualized justice. Orientasi pemidanaan juga masih terlalu bertumpu pada pidana penjara, sedangkan denda, uang pengganti, dan pemulihan aset belum ditempatkan secara sistematis dalam penentuan bobot pidana. Penelitian ini menawarkan Model Pemidanaan Korupsi Integratif-Proporsional yang menghubungkan keseriusan perbuatan, derajat kesalahan, peran pelaku, kerugian negara, keuntungan ilegal, dampak publik, dan pemulihan aset dalam satu konstruksi pemidanaan. Model ini mempertahankan minimum khusus secara selektif sekaligus menstrukturkan diskresi hakim untuk meningkatkan proporsionalitas, konsistensi, dan efektivitas pemulihan hasil korupsi.
Pengakuan Bersalah dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Pasca KUHAP 2025: Antara Efisiensi Peradilan dan Perlindungan Kepentingan Publik Dwi Ratnasari; Herlita Eryke; Herawan Sauni
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4106

Abstract

Pembaruan hukum acara pidana melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP memperkenalkan mekanisme Pengakuan Bersalah sebagai instrumen penyelesaian perkara yang berorientasi pada efisiensi peradilan. Persoalan muncul ketika mekanisme tersebut diterapkan pada tindak pidana korupsi, khususnya Pasal 605 dan Pasal 606 KUHP yang secara normatif dapat memenuhi ambang ancaman pidana dalam Pasal 78 dan Pasal 234 KUHAP. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi Pengakuan Bersalah pasca KUHAP 2025, menilai ketegangan antara efisiensi peradilan dan perlindungan kepentingan publik, serta merumuskan model penerapan yang sesuai bagi perkara korupsi. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kelayakan formal berdasarkan ancaman pidana tidak cukup untuk menentukan penggunaan Pengakuan Bersalah pada perkara korupsi. Penerapannya harus mempertimbangkan diskresi jaksa, kontrol hakim, transparansi, pemulihan aset, tingkat kerja sama terdakwa, dan pengungkapan jaringan pelaku. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 213/PUU-XXIV/2026 belum menyelesaikan persoalan tersebut secara substantif. Penelitian ini menawarkan Public Interest Safeguarded Guilty Plea Model melalui formal eligibility test dan public interest eligibility test. Model ini menegaskan bahwa efisiensi hanya dapat dibenarkan apabila menghasilkan nilai penegakan hukum yang terukur serta tetap melindungi kepentingan publik.
Reformulasi Pidana Minimum Khusus dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Berlakunya KUHP Nasional: Model Pemidanaan Proporsional Berjenjang Natasa Nafa Adesya; Herlita Eryke
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4108

Abstract

Perubahan pidana minimum khusus dalam tindak pidana korupsi setelah berlakunya KUHP Nasional menimbulkan kebutuhan untuk menyeimbangkan ketegasan pemidanaan dengan proporsionalitas dan individualisasi pidana. Penelitian ini bertujuan menganalisis perubahan struktur minimum dalam Pasal 603–606 KUHP, hubungannya dengan Pasal 53–54 KUHP, serta kecukupan PERMA Nomor 1 Tahun 2020 sebagai pedoman pemidanaan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa minimum khusus tetap berfungsi sebagai batas legislasi, tetapi tidak cukup untuk menentukan pidana konkret. Kerugian negara juga tidak dapat menjadi indikator dominan karena tingkat kesalahan dipengaruhi oleh peran pelaku, perencanaan, penyalahgunaan kewenangan, keuntungan ilegal, serta dampak institusional. Penelitian ini menawarkan Model Pidana Minimum Khusus Proporsional Berjenjang melalui statutory minimum floor, harm assessment, culpability and role assessment, sentencing band, individualized adjustment, dan reason-giving control. Model tersebut menempatkan minimum sebagai proportional sentencing floor, bukan pidana presumptif, sehingga kepastian hukum, efek pencegahan, proporsionalitas, dan diskresi hakim yang terstruktur dapat diintegrasikan dalam satu sistem pemidanaan korupsi.
Deferred Prosecution Agreement dalam KUHAP 2025: Model Pengawasan Yudisial Terstruktur terhadap Diskresi Penuntutan Korporasi Richad Aidul Ali; Herlita Eryke
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4109

Abstract

Dinamika legislasi perubahan iklim Indonesia sepanjang 2026 menunjukkan belum finalnya desain politik hukum pembangunan hijau, khususnya antara pembentukan undang-undang iklim tersendiri dan integrasi pengaturannya ke dalam reformasi hukum lingkungan. Penelitian ini bertujuan menganalisis arah politik hukum pembangunan hijau, mengidentifikasi ketegangan antara green growth dan climate justice, serta merumuskan model pembangunan berbasis keadilan iklim. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, historis-legislatif, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa orientasi pembangunan hijau telah diperkuat melalui RPJPN 2025–2045, RPJMN 2025–2029, dan komitmen iklim nasional, tetapi arsitektur hukumnya masih tersebar dan belum sepenuhnya mengintegrasikan dimensi keadilan. Penelitian ini menawarkan Climate Justice-Based Green Development Model melalui dua lapis pengujian, yaitu ecological-climate performance dan justice performance. Model tersebut mengintegrasikan mitigasi, adaptasi, perlindungan ekosistem, serta keadilan distributif, prosedural, pengakuan, dan antargenerasi dalam satu kerangka evaluasi. Model ini juga memperkenalkan Climate Justice Assessment sebagai instrumen untuk menilai kebijakan dan proyek pembangunan sejak tahap perencanaan. Rekonstruksi tersebut menempatkan keadilan iklim sebagai standar hukum substantif dalam menentukan legitimasi pembangunan hijau.
Rekonstruksi Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korupsi Pasca Berlakunya KUHP Nasional: Model Kesalahan Organisasional Terintegrasi Sutra Geri; Herlita Eryke; Sirman Dahwal; Angga Wijaya
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4110

Abstract

Pemberlakuan KUHP Nasional pada 2 Januari 2026 mengubah konstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi melalui Pasal 45–50 yang memperluas atribusi perbuatan, pengendalian faktual, dan kesalahan organisasional. Perubahan tersebut menimbulkan persoalan harmonisasi dengan Pasal 20 UU Tipikor dan PERMA Nomor 13 Tahun 2016, terutama dalam menentukan hubungan antara kesalahan individual, kesalahan korporasi, beneficial ownership, dan sistem pemidanaan. Penelitian ini bertujuan menganalisis rekonstruksi pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana korupsi serta merumuskan model integratif yang sesuai dengan sistem hukum pasca KUHP Nasional. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertanggungjawaban korporasi tidak dapat dibangun hanya berdasarkan kesalahan pengurus atau keuntungan yang diperoleh, tetapi harus didasarkan pada hubungan fungsional dengan tindak pidana dan kesalahan organisasi berupa kebijakan, kegagalan pencegahan, pembiaran, atau kelemahan pengendalian. Penelitian ini menawarkan Integrated Organizational Fault Model yang terdiri atas conduct attribution, organizational fault assessment, control attribution, serta sanction and remediation alignment. Model ini mengintegrasikan UU Tipikor, KUHP, PERMA Nomor 13 Tahun 2016, dan rezim sanksi korporasi untuk membentuk pertanggungjawaban yang lebih konsisten, proporsional, dan berorientasi pada pencegahan serta pemulihan.
Rekonstruksi Non-Conviction Based Asset Forfeiture dalam Pemberantasan Korupsi: Model Hybrid dalam RUU Perampasan Aset Berbasis Due Process of Law Indah Safitri; Fero Sanjaya; Herlita Eryke
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4111

Abstract

Pemberantasan tindak pidana korupsi tidak cukup berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga harus memastikan pemulihan aset hasil kejahatan. Dominasi conviction-based forfeiture (CBF) dalam sistem hukum Indonesia menimbulkan keterbatasan ketika proses pidana tidak dapat diselesaikan akibat kematian pelaku, pelarian, hambatan yurisdiksi, atau kondisi objektif lainnya. Penelitian ini bertujuan menganalisis keterbatasan CBF, menilai posisi non-conviction based asset forfeiture (NCBAF) dalam arah pembentukan RUU Perampasan Aset 2026, serta merekonstruksi model perampasan aset yang selaras dengan prinsip due process of law. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, perbandingan, dan reformasi hukum. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui interpretasi sistematis, konseptual, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa model hybrid CBF dan NCB belum memadai apabila keduanya ditempatkan sebagai jalur paralel yang dapat dipilih secara bebas oleh aparat penegak hukum. Konstruksi semacam ini berpotensi memperluas diskresi dan melemahkan perlindungan hak milik. Penelitian ini menawarkan Due Process-Based Sequential Hybrid Asset Forfeiture Model yang menempatkan CBF sebagai primary route dan NCB sebagai exceptional complementary route. Model tersebut dibangun melalui statutory activation gateways, prima facie evidentiary threshold, two-stage evidentiary model, judicial oversight, periodic judicial review, perlindungan pihak ketiga beritikad baik, remediasi atas perampasan yang tidak sah, serta pemisahan fungsi kelembagaan. Model ini menawarkan desain perampasan aset yang lebih efektif, terukur, dan akuntabel tanpa mengurangi jaminan konstitusional atas proses hukum yang adil.
Model Perlindungan Pihak Ketiga Beritikad Baik dalam Non-Conviction Based Asset Forfeiture pada RUU Perampasan Aset 2026 Anisyah; Herlita Eryke; Edra Satmaidi
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4112

Abstract

Perluasan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) dalam pembahasan RUU Perampasan Aset 2026 meningkatkan kemampuan negara mengejar hasil kejahatan, tetapi juga menimbulkan risiko terhadap hak pihak ketiga yang memperoleh kepentingan atas aset secara sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kecukupan perlindungan pihak ketiga dalam Pasal 19 UU Tipikor dan PERMA Nomor 2 Tahun 2022 serta merekonstruksi model perlindungan berbasis due process untuk penerapan NCB. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme saat ini masih berorientasi pada post-forfeiture objection dan belum memadai bagi NCB yang dapat secara langsung memengaruhi hak pihak ketiga tanpa didahului putusan pidana. Perlindungan harus mencakup definisi itikad baik yang terukur, beban pembuktian berurutan, pemberitahuan efektif, standing, proporsionalitas, pemisahan hak yang sah, kontrol yudisial, dan pemulihan yang efektif. Penelitian ini menawarkan Bona Fide Third-Party Protection Model berbasis Due Process yang mengubah perlindungan dari mekanisme korektif menjadi participatory due process sepanjang proses perampasan. Model ini menjaga efektivitas asset recovery sekaligus mencegah perampasan hak pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidan
Rekonstruksi Pembuktian Kerugian Keuangan Negara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026: Harmonisasi Kewenangan Audit dan Independensi Hakim Devin Rizki; Herlita Eryke
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4115

Abstract

Kerugian keuangan negara merupakan unsur penting dalam pembuktian tindak pidana korupsi yang mengalami perkembangan setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 menggeser pendekatan kerugian potensial menjadi kerugian nyata (actual loss). Pasal 603 dan Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tetap mempertahankan unsur kerugian keuangan negara, sedangkan Penjelasan Pasal 603 mengaitkannya dengan hasil pemeriksaan lembaga negara audit keuangan. Kondisi ini menimbulkan persoalan mengenai kewenangan menentukan kerugian negara, kedudukan hasil audit lembaga selain Badan Pemeriksa Keuangan, dan standar pembuktiannya. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi pembuktian kerugian keuangan negara pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 28/PUU-XXIV/2026 serta merumuskan model pembuktian yang menjamin kepastian hukum dan independensi hakim. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, kasus, dan putusan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan konstitusional BPK tidak menjadikan laporan BPK sebagai satu-satunya dasar pembuktian kerugian keuangan negara. Hasil audit BPKP, inspektorat, akuntan publik, dan keterangan ahli tetap dapat digunakan sepanjang diperoleh secara sah dan diuji di persidangan. Penelitian ini menawarkan rekonstruksi pembuktian melalui pemisahan antara kewenangan menentukan kerugian negara, penghitungan nilai kerugian, kedudukan hasil audit, dan kewenangan hakim dalam menilai terpenuhinya unsur kerugian keuangan negara.
Perlindungan Hak Asasi Manusia bagi Kelompok Rentan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Indonesia Oktavia Niken Nurul Chairani; Herlita Eryke
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4198

Abstract

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan kejahatan serius yang berkaitan langsung dengan pelanggaran hak asasi manusia, terutama terhadap kelompok rentan. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi perlindungan HAM, kesenjangan antara norma dan implementasi, serta model penguatan kebijakan perlindungan kelompok rentan dalam penanggulangan TPPO di Indonesia. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif melalui analisis deskriptif, analitis, dan preskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif, tetapi implementasinya masih menghadapi persoalan harmonisasi norma, koordinasi antarlembaga, restitusi, rehabilitasi, identifikasi korban, dan perkembangan modus TPPO berbasis teknologi. Perempuan, anak, pekerja migran, dan kelompok rentan lainnya memiliki karakter kerentanan yang berbeda sehingga membutuhkan bentuk perlindungan yang spesifik. Penelitian ini menawarkan integrasi victim-centered approach dan vulnerability-sensitive approach dalam kebijakan penal dan non-penal. Penguatan perlindungan harus diarahkan pada pencegahan, identifikasi korban, pemulihan, restitusi, rehabilitasi, reintegrasi sosial, serta pencegahan perdagangan ulang