<![CDATA[Perluasan mekanisme Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB) dalam pembahasan RUU Perampasan Aset 2026 meningkatkan kemampuan negara mengejar hasil kejahatan, tetapi juga menimbulkan risiko terhadap hak pihak ketiga yang memperoleh kepentingan atas aset secara sah. Penelitian ini bertujuan menganalisis kecukupan perlindungan pihak ketiga dalam Pasal 19 UU Tipikor dan PERMA Nomor 2 Tahun 2022 serta merekonstruksi model perlindungan berbasis due process untuk penerapan NCB. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme saat ini masih berorientasi pada post-forfeiture objection dan belum memadai bagi NCB yang dapat secara langsung memengaruhi hak pihak ketiga tanpa didahului putusan pidana. Perlindungan harus mencakup definisi itikad baik yang terukur, beban pembuktian berurutan, pemberitahuan efektif, standing, proporsionalitas, pemisahan hak yang sah, kontrol yudisial, dan pemulihan yang efektif. Penelitian ini menawarkan Bona Fide Third-Party Protection Model berbasis Due Process yang mengubah perlindungan dari mekanisme korektif menjadi participatory due process sepanjang proses perampasan. Model ini menjaga efektivitas asset recovery sekaligus mencegah perampasan hak pihak ketiga yang tidak terlibat dalam tindak pidan]]>
Copyrights © 2026
