<![CDATA[Perlindungan tanah ulayat di Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara pengakuan konstitusional dan efektivitas administrasi pertanahan. Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 telah mengatur mekanisme administrasi dan pendaftaran tanah ulayat, tetapi belum menjamin perlindungan memadai bagi tanah yang belum terdaftar, masih dalam proses verifikasi, atau mengalami tumpang tindih klaim. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa tanah yang belum terdaftar tidak identik dengan tanah tanpa hak serta menempatkan pendaftaran sebagai instrumen pengakuan administratif dan pembuktian yuridis. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi putusan tersebut terhadap perlindungan tanah ulayat dan merekonstruksi model pendaftaran yang responsif terhadap karakter hak masyarakat hukum adat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan perlindungan pada tahap antara identifikasi klaim dan pendaftaran definitif. Penelitian ini menawarkan Model Pendaftaran Tanah Ulayat Berbasis Rekognisi Bertingkat melalui tiga tahap, yaitu rekognisi awal, pencatatan protektif, dan rekognisi definitif. Model tersebut memisahkan eksistensi hak dari pendaftaran, memberikan perlindungan administratif sejak tahap awal, serta tetap menjamin kepastian hukum bagi pihak lain.]]>
Copyrights © 2026
