Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Rahmat Zuljaddi Ramansyah
Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Rekonstruksi Perlindungan Tanah Ulayat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XXIV/2026: Model Pendaftaran Tanah Berbasis Rekognisi Hak Masyarakat Hukum Adat Rahmat Zuljaddi Ramansyah; Emelia Kontesa
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perlindungan tanah ulayat di Indonesia masih menghadapi kesenjangan antara pengakuan konstitusional dan efektivitas administrasi pertanahan. Permen ATR/BPN Nomor 14 Tahun 2024 telah mengatur mekanisme administrasi dan pendaftaran tanah ulayat, tetapi belum menjamin perlindungan memadai bagi tanah yang belum terdaftar, masih dalam proses verifikasi, atau mengalami tumpang tindih klaim. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 64/PUU-XXIV/2026 menegaskan bahwa tanah yang belum terdaftar tidak identik dengan tanah tanpa hak serta menempatkan pendaftaran sebagai instrumen pengakuan administratif dan pembuktian yuridis. Penelitian ini bertujuan menganalisis implikasi putusan tersebut terhadap perlindungan tanah ulayat dan merekonstruksi model pendaftaran yang responsif terhadap karakter hak masyarakat hukum adat. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan adanya kekosongan perlindungan pada tahap antara identifikasi klaim dan pendaftaran definitif. Penelitian ini menawarkan Model Pendaftaran Tanah Ulayat Berbasis Rekognisi Bertingkat melalui tiga tahap, yaitu rekognisi awal, pencatatan protektif, dan rekognisi definitif. Model tersebut memisahkan eksistensi hak dari pendaftaran, memberikan perlindungan administratif sejak tahap awal, serta tetap menjamin kepastian hukum bagi pihak lain.
Co-Authors Emelia Kontesa