Analisis Yuridis Pembagian Tanggung Jawab Hukum pada Proyek Strategis Nasional LRT Jabodebek

Angga Christian (Magister Hukum, Fakultas Hukum dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia)
Wicipto Setiadi (Magister Hukum, Fakultas Hukum dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia)
Irsyaf Marsal (Magister Hukum, Fakultas Hukum dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia)

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) LRT Jabodebek memunculkan tumpang tindih kewenangan dan mengaburkan batas tanggung jawab hukum antara pemerintah sebagai pemberi penugasan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaksana. Keterbatasan fiskal negara memaksa pergeseran beban pembiayaan prasarana publik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke dalam neraca PT Kereta Api Indonesia (Persero). Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk mengevaluasi keabsahan skema pembagian tanggung jawab tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni vertikal peraturan perundang-undangan, di mana Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 menerapkan instrumen penugasan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Praktik ini menyalahi teori hierarki norma dan teori tanggung jawab hukum karena menggunakan instrumen diskresi yang membebani entitas korporasi tanpa alokasi risiko finansial yang proporsional. Konstruksi model yang ideal mensyaratkan adanya Perjanjian Induk Pembagian Risiko (Master Risk Allocation Agreement/MRAA) yang mengikat secara hukum publik antara kementerian teknis, kementerian keuangan, dan BUMN pelaksana sebelum proyek dimulai agar tidak membebani keuangan negara.