Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Irsyaf Marsal
Magister Hukum, Fakultas Hukum dan Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Analisis Yuridis Pembagian Tanggung Jawab Hukum pada Proyek Strategis Nasional LRT Jabodebek Angga Christian; Wicipto Setiadi; Irsyaf Marsal
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4216

Abstract

Pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) LRT Jabodebek memunculkan tumpang tindih kewenangan dan mengaburkan batas tanggung jawab hukum antara pemerintah sebagai pemberi penugasan dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai pelaksana. Keterbatasan fiskal negara memaksa pergeseran beban pembiayaan prasarana publik dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke dalam neraca PT Kereta Api Indonesia (Persero). Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus untuk mengevaluasi keabsahan skema pembagian tanggung jawab tersebut. Hasil penelitian menunjukkan adanya disharmoni vertikal peraturan perundang-undangan, di mana Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2017 menerapkan instrumen penugasan yang bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Praktik ini menyalahi teori hierarki norma dan teori tanggung jawab hukum karena menggunakan instrumen diskresi yang membebani entitas korporasi tanpa alokasi risiko finansial yang proporsional. Konstruksi model yang ideal mensyaratkan adanya Perjanjian Induk Pembagian Risiko (Master Risk Allocation Agreement/MRAA) yang mengikat secara hukum publik antara kementerian teknis, kementerian keuangan, dan BUMN pelaksana sebelum proyek dimulai agar tidak membebani keuangan negara.
Co-Authors Angga Christian Wicipto Setiadi