<![CDATA[Penelitian ini menganalisis dualisme kelembagaan HAM pasca-pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia serta implikasinya terhadap independensi dan kewenangan Komnas HAM dalam Perkara MK Nomor 322/PUU-XXIV/2026. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Kementerian HAM memperkuat kapasitas eksekutif dalam pelaksanaan kewajiban konstitusional di bidang HAM, tetapi sekaligus menimbulkan irisan fungsi dengan Komnas HAM, khususnya pada pelayanan pengaduan, pemantauan, penilaian kepatuhan, dan tindak lanjut permasalahan HAM. Kondisi tersebut berpotensi mengaburkan batas antara pemerintah sebagai duty bearer dan Komnas HAM sebagai lembaga pengawas independen. Penelitian ini menemukan bahwa persoalan utama tidak terletak pada keberadaan dua lembaga, tetapi pada ketidakjelasan diferensiasi fungsi dan garis pertanggungjawaban. Sebagai pembaruan konseptual, penelitian menawarkan model institutional differentiation yang memisahkan fungsi implementatif Kementerian HAM dari fungsi pengawasan independen Komnas HAM. Rekonstruksi juga mencakup penguatan tindak lanjut rekomendasi, independensi struktural, akuntabilitas, dan koordinasi tanpa subordinasi untuk memperkuat perlindungan HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.]]>
Copyrights © 2026
