Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
M. Yamani
Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Dualisme Kelembagaan HAM Pasca-Pembentukan Kementerian HAM: Rekonstruksi Independensi dan Kewenangan Konstitusional Komnas HAM dalam Perkara MK 322/PUU-XXIV/2026 M. Alif Deka Alsyati; M. Yamani
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4267

Abstract

Penelitian ini menganalisis dualisme kelembagaan HAM pasca-pembentukan Kementerian Hak Asasi Manusia serta implikasinya terhadap independensi dan kewenangan Komnas HAM dalam Perkara MK Nomor 322/PUU-XXIV/2026. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Bahan hukum dianalisis secara kualitatif-preskriptif melalui penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan Kementerian HAM memperkuat kapasitas eksekutif dalam pelaksanaan kewajiban konstitusional di bidang HAM, tetapi sekaligus menimbulkan irisan fungsi dengan Komnas HAM, khususnya pada pelayanan pengaduan, pemantauan, penilaian kepatuhan, dan tindak lanjut permasalahan HAM. Kondisi tersebut berpotensi mengaburkan batas antara pemerintah sebagai duty bearer dan Komnas HAM sebagai lembaga pengawas independen. Penelitian ini menemukan bahwa persoalan utama tidak terletak pada keberadaan dua lembaga, tetapi pada ketidakjelasan diferensiasi fungsi dan garis pertanggungjawaban. Sebagai pembaruan konseptual, penelitian menawarkan model institutional differentiation yang memisahkan fungsi implementatif Kementerian HAM dari fungsi pengawasan independen Komnas HAM. Rekonstruksi juga mencakup penguatan tindak lanjut rekomendasi, independensi struktural, akuntabilitas, dan koordinasi tanpa subordinasi untuk memperkuat perlindungan HAM dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
Co-Authors M. Alif Deka Alsyati