<![CDATA[Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis tentang kewajiban reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP mineral dan batubara serta mengetahui sanksi hukum bagi pemegang izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang tidak memenuhi kewajiban reklamasi dan pascatambang. Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki berbagai kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Kekayaan alam yang dimaksud meliputi bahan galian atau barang tambang. Kegiatan pertambangan dapat memberikan efek positif serta efek negatif. Dampak negatif dari kegiatan pertambangan seperti kerusakan lingkungan. Oleh itu, upaya reklamasi dan pascatambang diperlukan untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang menggunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang – undangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kegiatan reklamasi dan pascatambang diatur di dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan batubara. Kegiatan reklamasi sert kegiatan pascatambang adalah suatu kewajiban bagi pemegang IUP. Apabila didapati pemegang IUP tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, maka pemegang IUP dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.]]>
Copyrights © 2026
