Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.23
P-Index
This Author published in this journals
All Journal SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Siti Nur Aini
Uniersitas Islam Malang, Indonesia
Arts Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 1 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 1 Documents
Search

 1 
Analysis of Reclamation and Post-Mining Obligations in Mineral and Coal Mining Business Activities Siti Nur Aini; Abdul Rokhim; Nofi Sri Utami
SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Publisher : LPPM Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi 45 Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55681/seikat.v5i5.4499

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan menganalisis tentang kewajiban reklamasi dan pascatambang oleh pemegang IUP mineral dan batubara serta  mengetahui sanksi hukum bagi pemegang izin usaha pertambangan mineral dan batubara yang tidak memenuhi kewajiban reklamasi dan  pascatambang. Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki berbagai kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat. Kekayaan alam yang dimaksud meliputi bahan galian atau barang tambang. Kegiatan pertambangan  dapat memberikan efek positif serta efek negatif. Dampak negatif dari kegiatan pertambangan seperti kerusakan lingkungan. Oleh itu, upaya reklamasi dan pascatambang diperlukan untuk menjaga kelestarian alam dan lingkungan. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif yang menggunakan dua jenis pendekatan yaitu pendekatan konseptual dan pendekatan perundang – undangan. Hasil penelitian menjelaskan bahwa kegiatan reklamasi dan pascatambang diatur di dalam UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan UU Nomor 4 tahun 2009 tentang Mineral dan batubara.  Kegiatan reklamasi sert kegiatan pascatambang adalah suatu kewajiban bagi pemegang IUP. Apabila didapati pemegang IUP tersebut tidak melaksanakan kewajibannya, maka pemegang IUP dapat dikenakan sanksi administratif dan sanksi pidana.
Co-Authors Abdul Rokhim Nofi Sri Utami