Harmonisasi Penguatan Hukum Bagi Pembeli Beritikad Baik Atas Akta Jual Beli Tanah Yang Melanggar Kode Etik Ppat

Frans Gerhad Silalahi (Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara)
Richard C. Adam (Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara)

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum
Vol. 5 No. 5 (2026): SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

Peralihan hak atas tanah melalui Akta Jual Beli (AJB) memerlukan harmonisasi antara hukum pendaftaran tanah, kewajiban Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), kode etik profesi, dan perlindungan terhadap pembeli beritikad baik. Penelitian ini menganalisis perlindungan hukum bagi pembeli beritikad baik dalam kaitannya dengan AJB yang dibuat dalam keadaan terdapat dugaan pelanggaran kode etik PPAT dengan merujuk pada Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 99/Pdt.G/2013/PN.YK. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, kasus, konseptual, dan analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tahun 2014 terutama menyelesaikan persoalan prosedural berupa kurang pihak sehingga tidak sampai memberikan penilaian materiil mengenai keabsahan AJB. Perkembangan hukum selanjutnya, termasuk kriteria pembeli beritikad baik yang dirumuskan Mahkamah Agung serta pengaturan mengenai PPAT dan pendaftaran tanah, memberikan dasar perlindungan yang lebih kuat. Artikel ini menawarkan harmonisasi melalui pemeriksaan preventif, pertanggungjawaban etik dan administratif PPAT, serta perlindungan represif yang efektif bagi pembeli. Perlindungan tersebut tetap harus membedakan pelanggaran kode etik dari persoalan keabsahan perbuatan hukum yang mendasari AJB. Harmonisasi diperlukan untuk memperkuat kepastian hukum, keadilan, dan akuntabilitas transaksi pertanahan.